- VIVA.co.id/Reza Fajri
VIVA – Hampir seperempat negara di dunia ternyata mengalami masa yang sulit dalam menerapkan independensi saat pemilu. Tak hanya AS yang disinyalir mengalami peretasan dan dicampuri negara asing saat pemilu,18 negara lainnya diperkirakan mengalami hal yang sama.
Ini merupakan hasil dari laporan tahunan yang dikeluarkan Freedom House bertajuk Freedom of the Net. Laporan tersebut melibatkan survey 65 negara di dunia dengan total kontribusi 87 persen pengguna internet dunia. Dari situ terlihat, ada 18 negara yang kemungkinan hasil pemilunya merupakan campur tangan dari negara asing, melalui bantuan internet.
"Penggunaan komentator berbayar dan bot politik untuk menyebar propaganda pemerintah dipelopori oleh China dan Rusia. Sekarang pola itu menyebar ke seluruh dunia. Efek dari teknik penyebaran informasi dan aktivisme masyarakat yang cepat ini berpotensi menghancurkan," ujar Presiden Freedom House, Michael Abramowitz, seperti dikutip dari The Register.co.uk, Selasa, 14 November 2017.
Menurut laporan itu, beberapa upaya campur tangan saat pemilihan dilakukan oleh negara-negara dari luar. Namun ada juga yang mayoritas dilakukan oleh pemerintahan mereka sendiri atau oposisi. Di luar tema pemilu, ada 30 negara yang ternyata mengoperasikan pasukan buzzer berbayar untuk mencoba dan mempengaruhi opini publik secara umum.
China adalah pemain terbesar di bidang ini. Mereka memiliki sejumlah blogger berbayar dan pengguna media sosial yang menyiarkan pesan membela negara namun dengan cara menyebar berita palsu untuk mengecoh lawan politik. Metode ini diikuti oleh negara-negara lain secara cepat.
Rusia memiliki badan riset internet, sebuah operasi penyebar berita hoaks yang dikendalikan oleh seorang pengusaha yang mendukung Vladimir Putin. Di Filipina, pendukung Presiden Duterte menawarkan US$10 per hari untuk anggota tim yang diberi nama 'tentara keyboard'. Sementara di Turki ada 'White Trolls' yang berkekuatan 6.000 orang untuk mencemari dunia online dengan sejumlah propaganda pro-pemerintah.
Di Indonesia, dalam laporan itu, dikenal memiliki taktik manipulasi penyebaran berita hoaks saya, belum sampai menggunakan bot politik, membajak akun, atau membayar kometator dan media propaganda pro-pemerintah.
Selain itu, kebebasan berinternet di Indonesia tahun ini pun mengalami penurunan menurut Freedom House. Indonesia mengalami penurunan bersama 32 negara lain. Skor Freedom on the Net (FotN) untuk Indonesia hanya 47, artinya belum benar-benar 'bebas'. Turun 3 angka ketimbang 2016 yang mencapai 44. Semakin kecil skor-nya semakin baik FotN) di suatu negara.
Selengkapnya laporan Freedom House
