- ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
VIVA.co.id – Kelangkaan pasokan garam yang terjadi belakangan ini membuat harga garam di sejumlah daerah melambung tinggi. Kebijakan impor terpaksa dilakukan guna memenuhi kebutuhan.
Menanggapi hal ini, Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Eniya L. Dewi, mengaku telah memiliki solusi agar di tahun mendatang Indonesia dapat menghindari ancaman kurangnya pasokan garam.
Menurut dia, solusinya ada dua hal, yakni integrasi lahan garam rakyat dan pembangunan pabrik multi produk.
"Untuk integrasi lahan garam rakyat, tujuannya agar produktivitas garam dapat berjalan optimal tanpa dipengaruhi faktor cuaca. Integrasi lahan ini butuh dukungan kebijakan dan infrastruktur. Artinya perlu dilibatkan Kementerian PUPR, juga KKP," ujar dia, dalam keterangannya, Rabu 2 Agustus 2017.
Ia meyakini, apabila kedua solusi tersebut dijalankan secara optimal maka secara nasional dapat dilakukan substitusi impor.
Selain itu, Eniya menambahkan BPPT terus melakukan kaji terap teknologi untuk diversifikasi produk garam dan mendorong peningkatan kapasitas kadar garam.
Ia menjelaskan, dalam program diversifikasi garam, BPPT akan mendorong tingkat efisiensi kadar garam yang selama ini masih sekitar 80-90 persen Natrium klorida (NaCl) menjadi 94-97 persen NaCL.
"Ketika kami tracking di sejumlah wilayah, rata-rata kadar garam di petani masih sekitar 80-90 NaCL. Padahal garam pangan awalnya harus sekitar 94 persen kemudian ditingkatkan menjadi 97 persen," kata Eniya.
Memang, saat ini impor garam tak dapat dielakkan. Untuk itu Eniya berharap bahwa ke depannya sinergi antar-pemangku kepentingan dapat lebih ditingkatkan dalam upaya revitalisasi produk garam berbasis teknologi.
"Kami (BPPT) berharap inovasi dan teknologi sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas komoditas garam mendapat dukungan semua pihak. Semoga langkah ini mampu menghindarkan kita dari impor garam di tahun mendatang," ungkapnya. (ase)
