Mahkamah Konstitusi Larang Polisi Akses Bebas Data Pribadi Pengguna

Mahkamah Konstitusi Jerman Bundesverfassungsgericht (BVG) memutuskan bahwa polisi dan pejabat intelijen saat ini memiliki “akses berlebihan” ke data pribadi pengguna ponsel dan email.

Polisi dan pejabat intelijen mengatakan, akses ke trafik data ponsel pribadi diperlukan untuk menghadapi kejahatan terorganisasi dan aksi terorisme.

Namun Mahkamah Konstitusi di Karlsruhe sekarang memutuskan bahwa beberapa aturan yang memungkinkan akses ke traffic data ponsel atau email pengguna internet melanggar konstitusi.

Dalam siaran pers di situs webnya yang dirilis Jumat, 17 Juli 2020, BVG mengatakan bahwa aturan hukum saat ini melanggar hak dasar pengguna untuk menentukan sendiri akses terhadap informasi pribadi dan kerahasiaan data telekomunikasi.

Aturan yang berlaku “terlalu bebas” mengizinkan akses kepada polisi
BVG menerangkan bahwa akses terhadap data-data hanya bisa dibenarkan untuk kejahatan berat dan ”memerlukan ancaman nyata yang ada dalam kasus individual serta indikasi awal yang cukup untuk penuntutan pidana."

Menurut aturan saat ini, polisi bisa mengakses trafik data tersebut hanya dengan menyatakan secara umum bahwa hal itu dilakukan untuk pengusutan dan pencegahan aksi berbahaya, tanpa menyebut kasusnya secara spesifik.

Penyelidik juga diizinkan untuk meminta data lebih lanjut dari perusahaan telepon dan telekomunikasi serta dari rumah sakit dan hotel.