- Guanghua Daily
VIVA – Baru-baru ini, sebuah masjid di Taman Pangkalan Utama, Ipoh, Malaysia menuai kontroversi karena menggelar perayaan Imlek. Masjid itu juga mendapat kecaman dari Departemen Religius Islam Perak (JAIPk).
Menurut laporan The Star, Direktur JAIPk Datuk Mohd Yusop Haji Husin mengatakan, masjid itu tidak menghargai sensitivitas Muslim dan masyarakat Malaysia di area tersebut. Ia mengatakan bahwa kejadian ini terungkap setelah sejumlah foto dan unggahan beredar di dunia maya.
Foto-foto itu memperlihatkan acara yang diisi dengan tarian naga, kembang api dan pidato yang dilakukan oleh Anggota Parlemen Ipoh Timur saat perayaan yang dilakukan di ruang religi tersebut pada 1 Februari 2020.
"Tarian naga dan kembang api sudah menimbulkan reaksi negatif dan kemarahan di kalangan masyarakat Malaysia dan adanya anggota parlemen yang memberikan pidato terlihat sebagai pelanggaran terhadap instruksi dan hukum yang sudah ditetapkan," kata dia dalam sebuah rilis pers yang dikutip laman World of Buzz.
Mohd Yusop memastikan komite masjid sudah mendapat pemberitahuan penolakan JAIPk atas perayaan itu pada 31 Januari.
"Kami mempertanyakan keseuaian program yang dilaksanakan, mengingat tidak ada anggota China di masjid itu. Kepala komite masjid mengatakan program itu bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan warga nonmuslim dan menunjukkan bahwa mereka juga menghargai budaya beragam ras, dengan harapan mengubah persepsi negatif terhadap Islam," bunyi pernyataan JAIPk.
Atas insiden itu, kepala komite masjid sudah menyatakan permohonan maaf atas kelalaiannya. Ia juga mengakui sudah membuat kesalahan dalam surat formal yang dikirimkannya.
Meski direktur JAIPk menegaskan kembali bahwa organisasinya tidak menolak dan akan mendukung program yang mengusung keharmonisan dan pemahaman di antara berbagai ras dan masyarakat, dia menekankan bahwa program seperti ini juga butuh menghargai masyarakat Malaysia.
"Apapun program yang dilaksanakan di masjid atau mushala harus menghargai sensitivitas muslim dan masyarakat Malaysia, serta tidak memicu konflik dengan tradisi Malaysia. Kami juga ingin mengingatkan seluruh komite masjid untuk tidak mengijinkan sarana ibadah mereka digunakan untuk aktivitas politik partai manapun untuk meraih keuntungan," ujarnya.
