Upaya Menciptakan Kesetaraan Gender Menurut PBB

Ilustrasi gender atau jenis kelamin.
Sumber :
  • Pixabay/3dman_eu

VIVA.co.id – Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal pekerjaan di sektor publik masih mengalami jarak yang cukup besar. Lily Puspasari, Officer in Charge UN Women Indonesia, mengungkapkan bahwa secara global, jumlah perempuan kerja hanya 50 persen.

Program We See Equal P&G dan Save the Children Ciptakan Sekolah Ramah Gender dan Inklusif

"Jumlah ini lebih sedikit dari jumlah laki-laki usia kerja yang terepresentasi di angkatan kerja sebesar 76 persen," kata Lily dalam acara “Breaking Gender Barriers” di Mega Kuningan, Kamis malam 16 Maret 2017.

Lily menjelaskan, masih banyak perempuan yang bekerja di sektor perekonomian informal. Hal ini menyebabkan, banyak perempuan yang melakukan pekerjaan tanpa upah.

6 Tahun Wujudkan Kesetaraan Gender dan Keamanan Anak, P&G dan Save the Children Terus Berinovasi

"Jumlah perempuan yang melakukan pekerjaan tanpa upah, 2,5 kali lebih banyak dari laki-laki,” ujarnya.

Menurut dia, untuk mengubah situasi ketidaksetaraan tersebut, diperlukan upaya dari berbagai pihak. Antara lain, upaya pemerintah dalam mempromosikan partisipasi perempuan dalam ekonomi, dukungan dari organisasi kemasyarakatan, serta suara dari para perempuan untuk mencari solusi bersama atas hambatan partisipasi perempuan.

Peran Penting Pendidikan dan Kesehatan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender

"Tapi yang tidak kalah penting adalah mengubah pemikiran. Pemikiran bahwa ada peran yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan, sektor yang dapat dan tidak dapat dimasuki oleh perempuan, serta batasan dalam mengembangkan potensi," kata Lily.

Perubahan ini, menurut Lily, terus dilakukan secara bersamaan, di rumah, sekolah dan lingkungan sekitar. Di samping dukungan dari segi pendidikan dan peran media.

"Memastikan bahwa perempuan berdaya secara ekonomi di tengah perkembangan dunia, artinya harus memastikan tidak adanya kesenjangan upah antargender, mengakui pekerjaan domestik dan informal," tutur dia.

Selain itu, memastikan kebijakan ekonomi yang responsif gender, bebas dari diskriminasi dan hambatan berbasis gender, memiliki akses untuk berbagai pilihan karier, serta memiliki hak untuk memilih pekerjaan di luar pilihan konvensional. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya