Kontroversi Terkait Aborsi Aman Bagi Korban Pemerkosaan
Selasa, 9 April 2019 | 19:33 WIB

Kontroversi Terkait Aborsi Aman Bagi Korban Pemerkosaan

Meski sudah diatur dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 75.
Ilustrasi wanita.
Photo :
  • Pixabay

Ilustrasi wanita.

VIVA – Kasus kriminalisasi yang dialami oleh Flora (bukan nama sebenarnya), seorang remaja berusia 15 tahun asal Jambi pada tahun 2018 lalu menjadi catatan penting bahwa korban pemerkosaan masih sulit mendapatkan layanan aborsi yang aman.

Flora yang menggugurkan kandungan akibat diperkosa berkali-kali oleh kakak kandungnya sendiri, justru dijatuhi hukuman enam bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian. Meski Pengadilan Tinggi Jambi, akhirnya memutus bebas Flora, celah kriminalisasi kasus serupa masih mungkin terjadi.

Hal ini lantaran Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini ialah Kementerian Kesehatan, masih belum menunjuk fasilitas kesehatan resmi bagi korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi.

Pemerintah RI memang melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Namun terdapat pengecualian terkait indikasi kedaruratan medis, dan juga kehamilan akibat perkosaan. Semua itu diatur dalam Undang - Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 75. Dalam pasal selanjutnya juga disebutkan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berusia enam minggu yang dihitung dari hari pertama haid dan mendapatkan pendampingan secara psikologis.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 pasal 35 juga menyebutkan bahwa praktik aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab harus dilakukan oleh dokter dengan standar dan dilakukan di fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Ilustrasi positif hamil

Tidak hanya itu, tata laksana aborsi sendiri juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Pemerkosaan. Namun, meski seluruh peraturan telah dibuat, implementasi di lapangan masih jalan di tempat. Hal ini juga diakui oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, saat dihubungi oleh VIVA.

“Memang untuk implementasi, kalau dikatakan belum jalan, ya memang belum jalan. Karena pada saat waktu kita buat itu juga banyak sekali penolakan-penolakan bahkan sampai demo,”ungkap Eni kepada VIVA.

Eni menjelaskan, di Indonesia sendiri aborsi masih dianggap sebagai hal yang tabu lantaran bertentangan dengan norma agama. Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama percaya bahwa melakukan aborsi adalah suatu hal yang berdosa. Sementara itu, lanjut Eni, secara medis, banyak dokter yang menghargai kehidupan. Sebab itu, implementasi untuk peraturan tentang aborsi masih jalan di tempat.

“Kadang juga dari dokternya ada yang tidak mau mengerjakan. Walaupun tata laksananya sudah ada. Tapi ketika dokter tidak mau di aturan etika kedokteran ketika tidak mau dengan dasar apa pun, saya harus merujuk ke teman sejawat yang lebih mampu. Itu ada aturan main secara etika,” ungkap Eni.