- U-Report
VIVA – Penyakit Tidak Menular (PTM) masih menjadi permasalahan di berbagai daerah di Tanah Air. Berdasarkan komponen dan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) antar provinsi, ditemukan bahwa PTM konsisten masih menjadi masalah di hampir semua provinsi, serta disparitas antar kabupaten di dalam provinsi.
"Perhatian semua pihak perlu mengarah pada pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan mencakup semua tingkatan dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan geografik," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes, Dr. Siswanto, MPH, DTM, dikutip dari siaran pers Kemenkes RI, Rabu 17 Julo 2019.
IPKM 2018 dihitung dengan menggunakan model IPKM yang dikembangkan tahun 2013. Indeks ini mengikutsertakan 30 indikator kesehatan yang dikelompokkan menjadi 7 sub indeks, yakni Kesehatan Balita, Kesehatan Reproduksi, Pelayanan Kesehatan, Perilaku Kesehatan, Penyakit Tidak Menular, Penyakit Menular, dan Kesehatan Lingkungan.
30 indikator penyusun IPKM mencerminkan capaian program dan sebagai potret capaian pembangunan kesehatan wilayah. IPKM 2018 menunjukkan pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia mengalami perbaikan dari IPKM 2013. Perubahan capaian IPKM 2018 dan IPKM 2013 salah satunya terlihat pada Peningkatan nilai minimum dan maksimum.
"Masih adanya kesenjangan antar wilayah menunjukkan masih perlunya terobosan program untuk meningkatkan capaian sehingga pembangunan kesehatan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat," ucapnya.
Peningkatan angka itu menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia meningkat dalam 5 tahun ini. Sebagai contoh, berdasarkan hasil IPKM 2018, peningkatan tersebut dapat dilihat pada 5 kabupaten/kota dengan IPKM tertinggi, yakni Gianyar (0.7470), Tabanan (0.7293), Kota Denpasar (0.7254), Badung (0.7170), dan Kota Salatiga (0.7139). Angka tersebut lebih tinggi daripada IPKM 2013, yakni Gianyar (0.7352), Tabanan (0.6826), Kota Denpasar (0.6992), Badung (0.6546), dan Kota Salatiga (0.6573).
Siswanto mengatakan IPKM 2018 ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk monitoring dan evaluasi keberhasilan pembangunan kesehatan selama lima tahun, di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil evaluasi tersebut diharapkan bermanfaat untuk menetapkan kebutuhan dan arah pembangunan kesehatan yang sesuai dengan besaran masalah di kabupaten/kota.
"Pembangunan daerah diharapkan dapat mengarah pada pembangunan yang lebih baik," katanya. (ldp)
