- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Hampir sepekan ini jagad politik tanah air dihebohkan dengan isu penggunaan konsultan asing pada Pemilihan Presiden 2019. Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang awalnya melontarkan isu ini.
Jokowi menyindir rival politiknya menggunakan strategi propaganda Rusia untuk memenangkan Pilpres. Sindiran ini diucapkan Jokowi karena geram diserang fitnah dari musuh politiknya.
Konsep propaganda Rusia ini merujuk artikel dari RAND Corporation "The Russian Firehose of Falsehood Propaganda Model" terbitan tahun 2016. Eks Gubernur DKI itu menyampaikan pernyataan pedas itu saat kunjungan di Pabrik Gula De Tjolomadoe, Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu, 3 Februari 2019. Tak lama kemudian, pernyataan tersebut mendapat respons dan menjadi sorotan.
Baca: Jokowi Singgung Propaganda Rusia, Kedubesnya di Jakarta Angkat Bicara
Sehari setelah pernyataan Jokowi, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta memberikan klarifikasi. Rusia menegaskan tak ikut campur politik dalam negeri di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva melalui akun Twitter resmi Kedubes Rusia Jakarta @RusEmbJakarta.
Prabowo Subianto pun memberikan respons. Ia membantah tudingan menyewa konsultan asing dan menggunakan Propaganda Rusia. Alasannya, selain mahal, konsultan asing tak paham dengan politik Indonesia. Berbeda jika penggunaan konsultan untuk kepentingan bisnis.
"Bagaimana, bayarnya mahal dan mereka enggak ngerti apa-apa tentang politik Indonesia. Enggak ada itu. Kalau untuk bidang-bidang lain, mungkin, untuk ekonomi, bisnis, dan sebagainya. Tapi kalau politik, sama sekali enggak ada," kata Prabowo dikutip dari video yang diunggah Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Dahnil Anzar di akun Twitternya, Kamis, 7 Februari 2019.
Kubu Prabowo balik menuding Jokowi yang menggunakan konsultan asing. Isu tersebut dilempar Juru Bicara BPN, Andre Roside. Merujuk website www.political-strategist.com, Andre menyindir Jokowi adalah salah satu klien konsultan asing politik asal Amerika Serikat, Stanley Greenberg.
"Hoax itu, dijawab, enggak perlu dijawab," kata Jokowi usai menghadiri perayaan Imlek Nasional 2019 di JIExpo Kemayoran Jakarta, Kamis 7 Februari 2019.
Baca: Prabowo Bantah Isu Pakai Konsultan Rusia: Haha, Bojong Koneng
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, tak ada ketentuan khusus dalam Undang-undang Pemilihan Umum. Justru, dalam UU mengatur pengeluaran dana kampanye yang wajib dilaporkan. Selain itu, larangan menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing.
"Tidak ada ketentuan spesifik soal konsultan asing. UU Pemilu kita tak mengatur soal larangan penggunaan mereka dalam proses pemilu," kata Titi kepada VIVA, Kamis, 7 Februari 2019.
War of Stupid
Komisi Pemilihan Umum menegaskan, tak ada larangan penggunaan konsultan asing di Pemilu 2019. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, merujuk aturan UU Pemilu yang ada membahas tim kampanye dengan syarat warga negara Indonesia (WNI).
"Tim kampanye itu harus WNI kan. Mungkin maksud konsultan asing itu bukan tim kampanye. Konsultan asing itu enggak ada dalam UU Pemilu," ujar Wahyu kepada wartawan, Kamis, 7 Februari 2019.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, memang tak ada masalah dengan penggunaan konsultan asing untuk Pilres 2019. Namun, yang jadi sorotan karena isu ini awalnya diucapkan Jokowi yang notabene masih menjabat presiden.
Baca: Fadli Sindir Hasto: Konsultan Asing Ajari Mega Bicara di Pilpres 2009
Hendri menekankan sebagai capres petahana, Jokowi harus bisa meredam ofensif. Meski maksud Jokowi mengucapkan hal itu untuk menangkal serangan hoax.
"Ini kan Jokowi yang bicara. Itu bisa jadi serangan balik ke dia. Ya dia itu masih presiden resmi dan capres petahana," kata Hendri, Kamis, 7 Februari 2019.
Dua kubu yang bersaing di Pilpres 2019 pun saling melempar serangan. Melalui tim suksesnya, mereka saling berargumen penggunaan konsultan asing di perhelatan pilpres yang sudah lewat.
Membantah penggunaan konsultan asing di Pilpres 2019, para elite ini menyinggung kiprah di pemilu sepuluh tahun lalu. Saat itu di Pilpres 2009, Prabowo sebagai cawapres dari Megawati Soekarnoputri.
Baca: Bantah Pakai Konsultan Asing, Jokowi: Hoax Itu
Sekretaris Jenderal sekaligus Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyebut, Prabowo menggunakan jasa konsultan asing di Pilpres 2009. Kata dia, meski Prabowo menggunakan konsultan asing, tapi Megawati menolaknya.
Kubu Prabowo yang diwakili anggota dewan pengarah BPN, Fadli Zon tak menampik tudingan itu. Ia membenarkan jasa konsultan asing yang dipakai adalah Rob Allyn. Tapi, menurut dia, Megawati sebagai pasangan Prabowo di Pilpres 2009 ikut menikmati jasa konsultan asal AS itu.
"Bu Mega itu diajarkan juga cara bicaranya. Saya tahu karena saya di tim pemenangan waktu itu," ujar Fadli Zon kepada VIVA, 7 Februari 2019.
Kritikan disuarakan pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno. Dia menilai ribut-ribut konsultan asing sama sekali tak penting dan tak menyentuh isu substansi sosial masyarakat. Ia mengacu tak ada aturan dalam UU Pemilu yang melarang penggunaan konsultan asing.
"Ini kan ribut-ribut enggak penting karena UU tidak mengatur larangan konsultan asing. Mau dari Rusia, Jerman, AS, Inggris ya enggak ada masalah," kata Adi kepada VIVA, Kamis, 7 Februari 2019.
Dia menekankan, lebih baik dua kubu menyuguhkan isu substansi dalam kampanyenya. Bukan justru melempar isu yang malah memperlihatkan kebodohan di publik. "Tinggal dua bulan lagi. Ayolah, yang positif disuguhkan. Jangan buang energi kayak war of stupid atau adu perang bodoh begitu." (mus)
