- VIVA/Adin Lubis
VIVA.co.id – Konsistensi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju dari jalur perseorangan kembali diuji. Dukungan suara partai politik yang bakal mengusungnya di Pilkada DKI 2017 sudah melebihi dari syarat minimal yang ditentukan. Apalagi, bila Golkar dan PDIP benar-benar memberikan dukungan, maka modal suaranya sudah di atas 50% perolehan kursi DPRD DKI.
Bukan hanya Ahok yang galau. Teman Ahok yang selama ini berjibaku mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk demi memenuhi persyaratan yang diminta Undang-undang juga dilanda galau. Bila pada akhirnya Ahok diusung partai politik, hampir tidak mungkin dia maju bersama pasangan pilihannya, Heru Budi Hartono. Partai politik cenderung mengajukan kader untuk menjadi pendamping Ahok sebagai Calon Wakil Gubernur.
Mantan Bupati Belitung Timur itu pun seolah galau antara menerima pinangan Parpol atau tetap maju jalur perseorangan bersama Teman Ahok. Sejauh ini Hanura, Nasdem, dan Partai Golkar yang telah terang-terangan mendukung sementara PDIP terlihat tarik ulur.
Hari-hari ini Ahok memang tak terlihat selugas biasanya soal pencalonannya di Pilkada 2017. Dia terlihat menjaga kalimat komentar. Tampaknya, melihat banyaknya tawaran dari partai politik, lama-kelamaan Ahok seakan mulai luluh. Dia mengatakan akan menemui relawannya, yakni Teman Ahok untuk membahas adanya tawaran parpol.
"Kami harus ngomong dengan Teman Ahok. Teman Ahok maunya gimana," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa, 14 Juni 2016.
Ahok akan berkonsultasi dengan Teman Ahok terkait jalan terbaik yang harus ditempuhnya. Teman Ahok hingga hari ini telah berhasil mengumpulkan 976.468 lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI. Jumlah itu telah jauh dari mencukupi sebagai syarat maju dari jalur perseorangan di Pilkada DKI 2017.
Sementara itu, partai-partai politik juga bisa menggunakan modal jumlah kursinya di DPRD DKI sebagai syarat untuk mengusung Ahok. "Yang rasionalnya bagaimana. Itu saja (yang akan dibicarakan dengan Teman Ahok)," ujar Ahok.
Ahok masih menunggu Teman Ahok berhasil memenuhi target pengumpulan satu juta KTP. Ia memang berniat bertemu anggota komunitas Teman Ahok saat target itu tercapai. "Belum sejuta (jika harus bertemu sekarang)," ujar Ahok.
Dua partai politik, Nasdem dan Hanura, telah jelas menyatakan dukungan untuk Ahok. Nasdem memiliki 5 kursi di DPRD DKI. Sementara Hanura, memiliki 10 kursi. Ditambah 9 kursi Golkar yang turut menjadi partai politik yang mendukung Ahok, maka ada 24 kursi pendukung Ahok di DPRD DKI.
Jumlah itu sudah jauh lebih dari cukup untuk memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Undang-undang itu mensyaratkan adanya dukungan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi parlemen agar seseorang bisa diusung dari jalur partai politik. Melihat komposisi DPRD DKI yang jumlahnya 106 kursi, maka minimal dukungan yang terkumpul 21,2 atau dibulatkan menjadi 22 kursi.
Ahok dan PDIP
Meski telah memastikan dukungan dari tiga partai, tampaknya Ahok masih membuka peluang diusung PDIP. Begitu juga PDIP yang pernah mengkritik keras Ahok masih menyisakan harapan bisa mengusung mantan Anggota DPR RI itu di Pilkada DKI mendatang.
PDIP memang sangat menentukan. Sebab, bila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai politik yang sempat hendak mengusung Ahok akhirnya membuat keputusan tetap mengusung, maka PDI-P bisa melakukannya tanpa perlu berkoalisi dengan partai politik manapun. PDI-P memiliki kursi sebanyak 28 di DPRD DKI.
Ahok menilai hubungannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) layaknya cerita yang tak pernah berakhir. Hubungannya dengan partai berlambang banteng itu sempat surut saat ia mengumumkan hendak maju dari jalur perseorangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.
Ahok bahkan sempat berkali-kali disindir Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat ia secara tak terjadwal menghadiri acara peluncuran buku tentang Megawati di Gedung Arsip Nasional, Jakarta Barat, Rabu, 23 Maret 2016.
Ahok hingga mengejar-ngejar Megawati sekadar untuk bersalaman pada waktu itu. Namun belakangan, hubungan Ahok dengan PDI-P kembali menghangat. Ahok bertemu dengan para petinggi PDI-P dalam haul Taufiq Kiemas di kediaman Megawati pada Rabu, 8 Juni 2016.
"Itu kan cerita never ending story (hubungannya dengan PDI-P)," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, 14 Juni 2016.
Meski demikian, Ahok enggan membeberkan apakah cerita itu akan berlanjut dengan diusungnya ia oleh PDI-P di Pilkada DKI 2017.
Ahok merasa perlu berbicara dengan komunitas relawan pendukungnya, Teman Ahok. Komunitas itu adalah pihak yang telah susah payah mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI untuk ia gunakan sebagai syarat untuk maju dari jalur independen.
"Saya enggak tahu (kepastian untuk maju diusung parpol). Makanya kita harus ngomong dengan Teman Ahok. Teman Ahok maunya gimana, yang rasional gimana," ujar Ahok.
Golkar Naksir
Ahok dipandang spesial oleh Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. Novanto melihat kinerja Basuki Tjahaja Purnama yang baik jauh sebelum pria yang akrab disapa Ahok itu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok sempat menjadi anggota Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat saat Novanto menjadi Ketua Fraksi pada periode 2009-2014. Di mata Novanto, Ahok merupakan sosok pekerja keras dan jujur.
"Saya lihat waktu masih jadi anak buah saya, kerjaannya betul-betul baik," ujar Setya Novanto.
Novanto menyatakan harapannya agar Ahok menjaga etos kerja yang menjadi keunggulannya. Meski demikian, ia masih enggan mengungkap pujian yang kerap dilontarkannya untuk Ahok itu adalah sinyal Partai Golkar akan bergabung dengan Partai Hanura dan Partai Nasdem, mendukungnya sebagai calon gubernur independen di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
"Pada saatnya nanti akan terungkap," ujar tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR tersebut.
Novanto melihat akan ada perubahan sikap dari Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang selama ini masih bersikukuh maju dari jalur independen. "Saya rasa Ahok sudah berpikir secara matang dan makin lama mengevaluasi. Saya yakin pada saatnya pasti berpikiran pada parpol. Kami berikan Pak Ahok kesempatan, masih ada waktu," katanya.
Novanto mengatakan, sejauh ini partai berlambang pohon beringin itu masih melakukan evaluasi. Golkar baru dapat memutuskan setelah melakukan Musyawarah Daerah (Musda).
"Nanti anggota Golkar di DKI bisa kasih usulan. Apapun usulan tingkat satu DKI, kita akan putuskan bersama," kata pria yang akrab disapa Setnov saat menghadiri buka puasa bersama yang diselenggarakan Aburizal Bakrie di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Minggu, 12 Juni 2016
Setya Novanto juga sempat melemparkan pujiannya kepada gubernur asal Belitung tersebut. Menurut dia, Ahok merupakan sosok pribadi yang jujur dan mempunyai manajemen yang baik dalam menata kota.
"Yang jelas Pak Ahok ini mempunyai suatu hal kejujuran ke dalam hal di dalam perkotaan dan DKI, dan berusaha memberikan manajemen yang baik," ujarnya.
