- REUTERS/Kayhan Ozer/Presidential Press Office/Handout via Reuters
VIVA.co.id - Pemerintah Turki terus memberangus semua jaringan yang dianggap terkait dengan Fethullah Gulen. Bahkan, Kedutaan Besar Turki di Indonesia mengeluarkan rilis meminta pemerintah Indonesia menutup sembilan sekolah yang dianggap memiliki kaitan dengan jaringan yang mereka sebut Feto (Fethullah Terorism Organization).
Pemerintah Turki menganggap ulama moderat Turki Fethullah Gulen berada di balik kudeta militer yang dilakukan pada 15-16 Juli 2016. Kudeta tersebut gagal. Puluhan ribu rakyat Turki turun ke jalan dan ganti menghantam militer. Hanya dalam waktu 24 jam pemerintahan Turki kembali ke tangan Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Dalam keterangannya, Kedubes Turki menyebutkan, beberapa sumber menunjukkan fakta bahwa Gulen dan organisasinya mulai memasukkan anggota mereka di sejumlah posisi di pemerintah sejak bertahun-tahun lalu. Dan itu sudah dilakukan sejak mereka mulai merencanakan kudeta.
Melalui pers rilis yang diterbitkan pada Jumat, 29 Juli 2016, Kedubes Turki mengatakan, semakin banyak tersangka yang mengakui keterlibatan mereka dalam organisasi teroris tersebut, juga mengakui upaya kudeta.
Di negaranya, Erdogan menangkap, memeriksa, menahan, hingga memecat lebih dari 60.000 orang dari berbagai profesi. Mulai dari militer, guru, ulama, hakim, pegawai negeri sipil, hingga dokter dan perawat.
Pemerintah Turki juga menutup lebih dari 1.000 sekolah, kampus, badan amal, dan semua lembaga yang dianggap memiliki jaringan dengan kelompok teroris Feto. Di Indonesia, pemerintah Turki melalui pernyataan resmi kedubesnya menyebut sembilan sekolah yang dianggap terkait dengan kelompok teroris Feto.
Mereka meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk menutup sembilan sekolah tersebut, yaitu satu sekolah di Depok dan Bandung, Jawa Barat. Satu sekolah di Tangerang Selatan, Banten.
Selain itu, satu sekolah di Semarang, satu sekolah di Yogyakarta, satu sekolah di Sragen, satu sekolah di Kalimantan Selatan, serta dua sekolah di Aceh.
Menanggapi rilis tersebut, salah satu sekolah di Bandung yang disebut oleh Pemerintah Turki tersebut memprotesnya. Kepala sekolahnya, AF, menyatakan bahwa lembaga pendidikan yang ia pimpin merasa difitnah dan disudutkan oleh pemerintah Turki.
"Ini menyudutkan kami. Padahal yang kami lakukan selama ini tidak ada hubungan dengan teroris. Di sini, pembinaan dijalankan kepada siswa yaitu akademis, akhlak, dan nasionalisme," ujar AF di Bandung, Jumat, 29 Juli 2016.
Sekolah di Yogyakarta yang juga disebut dalam rilis Kedubes Turki itu mengaku sangat dirugikan oleh pernyataan Kedubes Turki. "Orangtua, pengajar, yayasan, dan siswa, sangat dirugikan oleh pernyataan itu. Kami sangat dirugi.kan, apalagi dikaitkan dengan organisasi teroris," ujar humas sekolah itu, I.
I mengaku mereka tak ragu untuk melakukan langkah hukum pada Kedubes Turki. "Kami akan menyiapkan kuasa hukum untuk menggugat Kedubes Turki yang telah merilis lembaga pendidikan kami masuk dalam afiliasi organisasi teroris Fethullah," ujarnya.
Humas sekolah itu mengatakan, sekolahnya berdiri dan diprakarsai oleh adik salah satu mantan Presiden RI. Pada 2011, sekolah ini pernah bekerja sama dengan yayasan yang ada di Turki. Namun, pada 2012, kerja sama itu dibatalkan karena tak memenuhi persyaratan dalam aturan pendidikan di Indonesia.
Respons Pemerintah
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengatakan akan menyelidiki lebih dulu soal sembilan sekolah yang dianggap terkait dengan Feto.
Juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nassir mengatakan, Kemlu tengah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai sekolah tersebut.
"Tapi pada prinsipnya, sekolah di Indonesia berada di bawah hukum dan aturan Indonesia. Namun, kami telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan kebenaran informasi yang disampaikan. Dan yang pasti, Indonesia tidak pernah ikut campur dengan permasalahan dalam negeri negara lain," ujarnya.
Sikap Kemlu juga mendapat dukungan dari Istana. Sekretaris Kabinet Pramono Anung meminta Turki tidak terlalu dalam mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
"Indonesia adalah negara yang demokratis. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi dan selalu mengedepankan politik bebas aktif. Tentunya kita tidak mau urusan dalam negeri kita dicampuri oleh siapa pun, maka dengan demikian, urusan dalam negeri Indonesia menjadi tanggung jawab Indonesia," ujar Pramono Anung, saat ditemui di ruangannya, Jumat, 29 Juli 2016.
Pramono menegaskan, urusan sekolah itu menjadi urusan Indonesia karena berada dalam kedaulatan bangsa Indonesia. "Termasuk siapa pun yang secara resmi diatur dalam undang-undang telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah di Indonesia, tentunya peraturan perundangan Indonesia yang digunakan. Karena, kedaulatan itu sangat penting bagi Indonesia," ujarnya.
Kalimat Pramono menjadi penegasan. Rilis yang dikeluarkan pemerintah Turki tak akan serta merta membuat pemerintah Indonesia mengikuti permintaan tersebut.
Apalagi, seperti yang disampaikan juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nassir, pemerintah Indonesia akan menyelidiki dulu mengenai sekolah-sekolah yang disebut terlibat jaringan teroris oleh pemerintah Turki. Kedaulatan Indonesia menjadi pertimbangan utama, dan Turki tak selayaknya mencampuri kewenangan negeri ini
