Ada Apa di Balik Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Lagi?

Ilustrasi Kota Jakarta.
Sumber :
  • REUTERS/Beawiharta

VIVA.co.id – Wacana pemindahan Ibu Kota negara kembali muncul jadi pemberitaan. Sudah lama jadi pembahasan publik, namun pemerintah masih baru sebatas tahap kajian menentukan beberapa daerah alternatif untuk menjadi Ibu Kota Indonesia yang baru.

Haru, Maxime Bouttier Ungkap Kebaikan Luna Maya untuk Keluarganya

Terus bergulir dan jadi sorotan publik, pemerintah pun menyampaikan pandangannya. Lewat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, Sofyan Djalil, pemerintah masih mengkaji sejumlah daerah untuk menggantikan Jakarta.

Meski sudah mengantongi daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota negara, tapi Sofyan enggan mengungkapkan secara jelas. Wacana pun terus berputar menjadi konsumsi publik. Kendati demikian, Ibu Kota Kalimantan Tengah, Palangkaraya, paling sering disebut akan menggantikan Jakarta. Palangkaraya pernah digaungkan pertama kali oleh Presiden RI pertama Soekarno untuk menjadi Ibu Kota.

Warga Jakarta Mesti Cetak Ulang KTP Gegara Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur

Menurut Sofyan, pencarian daerah pengganti Jakarta masih tahap studi awal. Diakuinya, pemindahan Ibu Kota merupakan rencana jangka panjang yang perlu dipersiapkan. Kajian matang diperlukan untuk melakukan pemindahan dari Jakarta ke kota lain.

"Tapi kita sedang cari alternatif tempat di samping Palangkaraya, tempat yang paling suitable, yang paling bagus," kata Sofyan di Istana Negara, Jakarta, Selasa 4 Juli 2017.

Di Rapat Paripurna, Demokrat dan PKS Minta Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota

Jika tahap awal sudah selesai, maka direncanakan tahun depan sudah ada keputusan pemerintah terkait kota pengganti Jakarta. Kebijakan ini menjadi catatan pemerintah karena menyangkut kondisi pusat pemerintahan Indonesia ke depannya.

Terkait hal ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana untuk pemindahan Ibu Kota rencananya tak akan seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah akan melibatkan swasta untuk ikut menggarap rencana itu.

Respons Presiden Joko Widodo pun masih irit bicara terkait masalah pemindahan Ibu Kota negara ini. Presiden RI ke-7 itu berjanji akan menyampaikan sikap resmi pemerintah dalam waktu yang tepat.

“Nanti akan saya sampaikan pada waktunya. Akan saya sampaikan,” kata Jokowi, di Jakarta, Selasa, 4 Juli 2017.

Selanjutnya, Bagaimana Konsepnya?

Konsep Ibukota Negara Baru

Konsep pemindahan Ibu Kota Negara yang baru menggantikan Jakarta harus dikaji secara matang. Sebagai Ibu Kota, tentu kesiapan infrastruktur menjadi catatan penting. Layaknya Jakarta, kelengkapan fasilitas perkotaan jadi perhatian.

Infrastruktur yang dipersiapkan antara lain seperti fasilitas transportasi perkotaan massal. Hal ini dijelaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono. Selain transportasi massal, fasilitas pendukung lain mulai kelayakan drainase, perumahan pegawai pemerintah, hingga sarana kebutuhan komersial.

"Minimal mau pindah (pusat) administrasi, PNS (Pegawai Negeri Sipil) kita yang di (pemerintah) pusat kan sekitar 900.000. Ya, minimal itu harus ada perumahannya, tapi kalau perumahan tok, kehidupan perkotaannya mesti dari mana? Ya pasti harus ada (fasilitas) komersialnya," kata Basuki di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017.

Palangkaraya

Ilustrasi Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Realisasi pemindahan Ibu Kota Negara baru ini kajiannya berada di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Jika Bappenas sudah melakukan tahapan awal selanjutnya Kementerian PUPR baru menentukan aspek teknis pemindahan Ibu Kota.

Bentuk wacana konsep seperti apa Ibu Kota Negara memang menjadi pertanyaan. Tapi, pemerintah sudah memiliki gambaran konsep. Jika terealisasi dipindah, status Jakarta nanti bukan pusat pemerintahan melainkan menjadi Ibu Kota perekonomian. Sementara, Ibu Kota yang baru sebagai pusat pemerintahan.

Hal ini juga diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, terkait kajian Ibu Kotabaru. Menurut dia, gambaran perpisahan pusat pemerintahan dan perekonomian sudah diterapkan Afrika Selatan.

"Jadi, mesti dibedakan, antara pindah Ibu Kota, atau pindah pusat pemerintahan. Kenapa saya bilang begitu, karena di Afrika Selatan saja Ibu Kota ada tiga," kata Rido, beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, Desain Paling Cepat 2018

Desain Paling Cepat 2018

Mengganti Jakarta dan memilih kota lain sebagai Ibu Kota baru bukan perkara mudah. Harus ada kajian matang dan desain perencanaan untuk daerah baru sebagai pusat pemerintahan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Basuki Hadimuljono, mengatakan ada beberapa aspek teknis pemindahan Ibu Kota jika kajian sudah rampung dan disetujui Presiden Joko Widodo.

Sejumlah aspek yang dimaksud menyangkut penentuan biaya pembangunan atau pembenahan infrastruktur dan penyusunan tata ruang. Kemudian, penentuan target penuntasan persiapan suatu daerah menjadi Ibu Kota baru juga menjadi perhatian.

Pemerintah memperkirakan persiapan paling awal pemindahan Ibu Kota baru bisa terlaksana pada tahun depan. Bappenas yang akan menaungi wacana pemindahan Ibu Kota ini.

"Mungkin 2018 baru dimulai desainnya. Makanya sisanya di Bappenas ini. Kalau 'yes', berarti nanti akan ada disampaikan ke Pak Presiden. Kalau yes, 2018 baru mulai ada kegiatan menuju ke arah detailnya," jelasnya.

Monas.

Monumen Nasional salah satu ikon Kota Jakarta

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyerahkan sepenuhnya persoalan pemindahan Ibu Kota kepada pemerintah pusat. Bagi dia, Pemprov DKI akan mengikuti kajian dari pemerintah pusat.

"Kalau kami di Jakarta ya terserah pemerintah pusat bagaimana kajiannya. Bappenas ya yang bikin kajiannya," ujar Djarot di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 5 Juli 2017.

Djarot berpandangan, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke daerah lain seperti misalnya Palangkaraya bukan perkara mudah. Ia mengingatkan tak hanya infrastruktur namun juga persoalan sumber daya manusia yang menjadi perhatian. Salah satunya seperti masalah teknis memindahkan kementerian serta pegawainya.

Begitupun dengan perwakilan kantor Duta Besar dari negara lain.

"Kalau memindahkan Ibu Kota berarti kementerian juga pindah, betul ndak? Ya dong. Kemudian kantor-kantor kedutaan besar juga dipikirkan. Jadi menurut saya ini butuh kajian mendalam dan tidak sederhana," ujarnya.

Selanjutnya, Tak Penting dan Pengalihan Isu?

Pemindahan Ibu Kota Tak Penting?

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke daerah lain menuai pro dan kontra. Dari pihak yang tak setuju menilai wacana ini tak mendesak. Apalagi di tengah peliknya masalah kebutuhan rakyat seperti melonjaknya tarif dasar listrik.

Wacana pemindahan Ibu Kota dianggap hanya pengalihan isu dan berlebihan. Kritikan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR Hafizs Tohir yang menilai saat ini rakyat sudah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

"Nih, rakyat sedang susah makan, listrik naik, industri lemah, ekspor turun, setoran pajak mandek kok malah mikirin mindahin Ibu Kota RI?" kata Hafizs dalam pesan singkatnya, Rabu, 5 Juli 2017.

Ia tak heran jika ada dugaan yang mengarah isu ini hanya untuk mendorong pemerataan kenaikan properti di luar Jawa. Hal ini mengingat nama Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sering disebut sebagai kandidat alternatif calon pengganti Jakarta. Apalagi sektor properti tanah air tengah menurun.

"Bisa jadi karena ini hanya dorongan agar bisnis properti jadi hidup kembali karena saat ini properti lagi turun pasarannya," tuturnya.

Kritikan lain dilontarkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan. Dia menilai, pemindahan Ibu Kota negara saat ini belum perlu dilakukan. Alasannya, pemerintahan Jokowi saat ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan.

Pemerintahan Jokowi-JK disarankan agar menyelesaikan janji-janjinya saat kampanye.

"Saya kira Pak Jokowi kan PR-nya banyak ya, ini udah 2017 dan tak kerasa 2018, sudah pemilu deh. Saya kira fokus menyelesaikan janji-janji kampanye Pak Jokowi-JK," kata Zulkifli di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 4 Juli 2017.

Contoh pekerjaan rumah Jokowi di antaranya soal infrastruktur di luar Jawa yang belum merata. Pemindahan Ibu Kota dinilai bukan solusi. Kemudian, diingatkan juga soal masalah tarif dasar listrik, sarana irigasi, dan pertanian.

"Dengan pendapatan negara APBN yang terbatas, jadi saya kira fokus itu dulu lah. Kalau ada cita-cita pemindahan Ibu Kota kapan-kapan boleh lah. Kapan-kapan ya," ujar Ketua Umum DPP PAN tersebut. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya