- VIVA
VIVA – Tensi tahun politik sudah memanas menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Perhelatan pilkada serentak gelombang tiga itu punya ukuran sendiri, karena waktunya mepet dengan tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Mepetnya waktu itu karena perbedaan hanya 37 hari antara pemungutan suara Pilkada 2018 dan pendaftaran calon presiden serta calon wakil presiden untuk Pilpres 2019. Hari pemungutan suara pilkada digelar 27 Juni 2018, sedangkan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dimulai 4 Agustus 2018.
Dari 171 daerah yang ikut pilkada, ada sejumlah tingkat provinsi memilih gubernur dan wakil gubernur yang menjadi sorotan. Merujuk jumlah suara, lima provinsi dianggap punya pengaruh basis dukungan kuat untuk Pilpres 2019. Lima daerah itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
Penghitungan suara Pilkada Serentak di Bandung, Jawa Barat
Gubernur yang menang di lima wilayah itu dinilai akan merepresentasikan keunggulan terhadap figur salah satu capres. Peta politik dukungan pun mulai terlihat pasca hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah.
Empat gubernur pemenang memastikan dukungan terhadap calon presiden petahana Joko Widodo. Pada Pilpres 2019, Jokowi sebagai petahana akan berhadapan dengan penantangnya, Prabowo Subianto.
Keempat gubernur itu adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.
Dari lima kepala daerah itu, hanya Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang masih belum memutuskan dukungan di Pilpres 2019. Namun, peta politik menarik karena tiga kepala daerah di Jawa memastikan dukungan untuk Jokowi. Ada anggapan, capres yang bisa memegang Jawa maka potensi kemenangan bisa diraih di Pilpres 2019.
"Jawa adalah kunci, biasanya begitu. Kenapa dianggap kunci karena jumlah pemilih di tiga wilayah itu kurang lebih 50 persen," kata pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno kepada VIVA, Kamis, 20 Desember 2018.
Namun, pilkada rasa pilpres ini belum tentu menjadi golden ticket bagi Jokowi. Meski diuntungkan dukungan beberapa gubernur dengan jumlah masyarakat di daerah yang besar, tak menjadi tolak ukur Jokowi mengalahkan Prabowo.
Politik itu dinamis dan tak otomatis. Alasannya, sikap politik kepala daerah tak menjadi jaminan masyarakat untuk mengikuti sikapnya.
"Ini jadi catatan. Misal Ridwan Kamil di Jabar dukung Jokowi, tak lantas buat Jokowi menang mudah," tutur Direktur Eksekutif Lembaga Media Nasional (Median), Rico Marbun, Kamis, 20 Desember 2018.
Fenomena di Pilkada 2018 juga bisa menjadi contoh tak mudahnya suara kemenangan mutlak. Di Pilkada Jawa Barat, melejitnya duet Sudrajat-Ahmad Syaikhu di luar dugaan.
Pasangan ini ketika itu diprediksi jeblok dan sulit bersaing dengan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum dan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi. Namun, realitasnya, Sudrajat-Syaikhu yang diusung koalisi Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) ini melejit, serta hanya beda tipis dari Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.
“Di Jateng gitu juga. Siapa sangka Sudirman Said yang memulai elektabilitas di bawah 10 persen. Tapi, bisa kejar margin petahana Ganjar Pranowo yang di kubu Jokowi,” tutur Rico Marbun.
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
