Uni Eropa Minta Turki dan Yunani Stop Gerakan Militer di Mediterania
VIVA – Ketegangan antara Turki dan Yunani yang didukung Mesir di Laut Mediterania Timur sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Bentrokan antara militer Turki dan Yunani yang didukung Mesir dalam waktu dekat ini diperkirakan akan pecah lantaran Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan tetap bersikeras akan melanjutkan proyek eksplorasi minyak dan gas di laut lepas perairan Mediterania Timur yang diklaim Yunani sebagai kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Yunani.
Hari ini, Angkatan Laut Turki telah mengeluarkan pemberitahuan pengerahan armada perang yang mengatakan bahwa kapal Turki "Urug Chief" akan melakukan survei seismik di Mediterania timur selama dua minggu ke depan.
Untuk diketahui pengerahan armada untuk survei Seismik di Laut Mediterania Timur itu juga dilakukan bersamaan dengan pengerahan kapal-kapal perang milik Angkatan Laut Turki ke Mediterania Timur.
Menanggapi pergerakan armada militer Turki itu, Pejabat Tinggi untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa, Josep Borrell menyatakan, pergerakan militer di Luat Mediterania Timur itu sangat mengkhawatirkan Uni Eropa. Dia meminta agar Ankara dan Athena untuk menghentikan pergerakan militer di Laut Mediterania dan kembali duduk bersama menyelesaikan persoalan demarkasi perbatasan laut dengan kepala dingin.
"Pergerakan laut baru-baru ini di Mediterania timur sangat mengkhawatirkan, dan tidak akan berkontribusi untuk menemukan solusi, melainkan mengarah pada permusuhan yang lebih besar dan kurangnya kepercayaan," kata Joseph Borrell dikutip VIVA Militer dari AMN, Senin, 10 Agustus 2020.
"Menentukan batas laut harus melalui dialog dan negosiasi, bukan melalui tindakan sepihak dan gerakan Angkatan Laut," tambahnya.
Borrell juga menegaskan, pihaknya bersedia mensponsori untuk memfasilitasi dialog antara Turki dan Yunani untuk menyelesaikan perbedaan kawasan perbatasan yang saat ini menimbulkan ketegangan antara Turki dan Yunani itu.
Baca juga : Mencekam, Kapal Militer Turki dan Yunani Hadap-hadapan Siap Perang
Untuk diketahui, pada hari Kamis pekan lalu, Mesir dan Yunani menandatangani kesepakatan untuk membatasi perbatasan laut antara kedua negara untuk menetapkan zona ekonomi ekslusif antara Mesir dan Yunani.
Kesepakatan itu dibuat untuk merespon penandatangan kerjasama antara pemerintah Turki dan pemerintah Libya hasil kesepakatan nasional (GNA) yang dikomandoi Perdana Menteri GNA-Libya, Fayez al-Sarraj terkait dengan rencana eksplorasi sumber daya minyak dan gas di Laut Mediterania timur.
Turki mendapatkan hak mengeksplorasi minyak dan gas dari pemerintah GNA-Libya karena Turki selama ini mendukung pemerintahan Libya hasil kesepakatan nasional yang diakui PBB untuk menghadapi pasukan Tentara Nasional Libya (LNA) pimpinan Khalifa Haftar di Libya.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, bahwa perjanjian antara Mesir dan Yunani untuk membatasi perbatasan laut di antara mereka tidak ada nilainya. Erdogan tetap bersikeras bahwa negaranya tetap melanjutkan pekerjaan eksplorasi di Mediterania timur.
Kementerian Luar Negeri Turki telah menyatakan bahwa "area yang ditentukan dalam perjanjian Mesir-Yunani berada di dalam landas kontinen Turki. Turki menganggap perjanjian itu batal demi hukum, dan itu juga melanggar hak maritim Libya," kata pejabat Kementerian Luar Negeri Turki.
Baca : China Akan Bangun Pangkalan Militer di Iran, AS Kebakaran Jenggot
