- Viva.co.id
VIVA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen.Pol. Boy Rafli Amar siang tadi menemui Komandan Jenderal Komandan Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen.TNI I Nyoman Cantiasa di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur.
Kedatangan mantan Kapolda Banten itu ke markas pasukan elit TNI AD itu dalam rangka membangun kerja sama penanggulangan terorisme di Indonesia.
Komjen.Pol Boy Rafli Amar mengatakan, kerja sama antar BNPT dan Kopassus sangat mungkin dilakukan, terutama dalam peningkatan kapasitas personil BNPT kedepan dalam rangka mempersempit ruang gerak jaringan terorisme di Indonesia.
Menurut Boy, sampai saat ini, prajurit Kopassus menjadi salah satu tulang punggung pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme di BNPT. Sehingga kedepannya, dia berharap kerja sama dalam bidang pembinaan kemampuan dua lembaga itu dapat terus dilakukan.
“Agar negara bisa mengelola dan menghadapi potensi ancaman maupun aksi teror maka tentu diperlukan adanya pembinaan kemampuan dalam bentuk latihan bersama. Pelatihan ini bisa terkait juga dengan penanggulangan aksi teror ataupun dalam bidang kontra radikalisme dengan mengedepankan kegiatan di lapangan. Kita tahu bahwa masalah radikalisme kini menimbulkan keresahan, menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat dalam hal ini radikalisme yang mengarah pada perbuatan teror,” kata Komjen Pol Boy Rafli Amar di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Senin, 8 Juni 2020.
Dalam kesempatan yang sama, Danjen Kopassus Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa menyatakan, pihaknya sangat menyambut baik upaya kerjasama yang dilakukan oleh BNPT tersebut. Menurutnya, Kopassus siap untuk mendukung upaya tersebut dengan mengerahkan kekuatan Kopassus, mengingat penanggulangan terorisme tidak dapat diupayakan sendiri-sendiri.
“Kopassus siap mendukung dan memperkuat kegiatan di BNPT dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pencegahan dan kegiatan deradikalisasi. Harapannya kita tetap meningkatkan kerja sama kemudian meningkatkan sumber daya kita dalam rangka tukar menukar informasi, atau sharing sehingga tugas yang diberikan kepada kita bisa dengan baik kita laksanakan bersama BNPT,” kata Danjen Kopassus.
Sebagaimana diketahui, belum lama ini Presiden Joko Widodo membuat rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Rancangan Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme itu mendapatkan penolakan dari para pegiat HAM. Menurut mereka pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dapat berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu, penggunaan militer dalam penanggulangan terorisme dianggap merusak mekanisme criminal justice system, sebab akan terjadi tumpang tindih antara penegakan hukum oleh kepolisian dan militer.
