Aksi Senyap Jenderal TNI Bebaskan Sandera dari Tangan Abu Sayyaf

Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal, Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

VIVA – Mei 2016, 10 warga negara Indonesia disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Mindanau, Filipina.

Roadmap Repatriasi Hak Militer Sumber Daya Pertahanan Negara

Pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia berusaha membebaskan para sandera dari tangan kelompok militan itu. Namun, upaya pembebasan tak mudah sebab penyandera meminta uang tebusan.

Tapi, sebuah kejutan terjadi. Tiba-tiba saja penyandera membebaskan 10 WNI. Bahkan tanpa harus membayar uang tebusan sepeser pun.

Danlantamal III Lantik Kolonel Widyo Jadi Komandan Lanal Palembang

Ternyata di balik sukses pembebasan sandera itu ada nama Mayor Jenderal Kivlan Zen. Mantan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad berhasil menjalankan operasi senyap, dia menjalin komunikasi dengan para penyandera.

Kenapa jenderal berdarah Minang itu bisa menembus jalur komunikasi ke Abu Sayyaf?

Ternyata Gelar Kehormatan Istri Jenderal Dudung sama dengan Megawati

Usut punya usut, ternyata Kivlan dibantu seorang sahabatnya yang memiliki pengaruh cukup kuat di Mindanau. Dia adalah komandan The Moro National Liberation Front, Nur Misuari.

Selain itu, Kivlan juga dibantu mantan Gubernur Filipina, Sulu Toto Tan. Sulu juga sekaligus keponakan dari Nur Misuari.

Akhirnya penyandera bersedia membebaskan 10 WNI untuk dipulangkan ke Indonesia. Hebatnya lagi, selain tak perlu membayar uang tebusan, tak seorang pun dari sandera yang terluka.

Atas keberhasilan membebaskan sandera itu akhirnya pria yang pernah menjalani pendidikan militer di Amerika ini mendapat penghargaan tanda jasa Bintang Yudha Dharma Nararya dan Bintang Kartika Eka Pakci Pratama.

Untuk diketahui, Mayjen Kivlan Zen bukan perwira tinggi TNI kaleng-kaleng. Sepanjang karier militernya, Kivlan tercatat pernah turun bertempur dalam operasi penegakan kedaulatan NKRI Irian Jaya pada tahun 1972 hingga 1983, dilanjutkan operasi penegakan kedaulatan NKRI di Timor Timur pada 1985 hingga 1988.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya