VIVA.co.id - Menuju pusat kota tampak sejumlah orang yang mengatasnamakan profesi keperawatan sedang berteriak. Puluhan Perawat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Perawat Indonesia Timur menggelar aksi unjuk rasa di bawah jembatan fly over, Makassar, belum lama ini.
Dalam teriakan mereka terlihat kalau mereka meminta agar ujian nasional kompetensi dihapus. Sejenak saya berpikir, jika dihapus solusi alternatifnya apa? Sebagai orang yang berprofesi juga sebagai perawat tentunya ingin ada perhatian bagi profesi yang kurang diperhatikan pemerintah ini. Nah, jika teman-teman ingin menghapus Ujian Nasional Kompetensi (UKOM) maka bagaimana sebuah sertifikasi kompetensi bisa didapat? Apakah hanya bermodalkan ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi asal? Jawabannya tentu saja tidak.
Jauh sebelumnya, profesi lain seperti dokter juga melalui jalur ujian kompetensi kedokteran untuk menjamin mutunya. Sementara saya ingat betul jika keperawatan memulai hal ini di tahun 2012. Penulis teringat bagaimana saya meluapkan emosi lewat pertanyaan di seminar nasional yang diselenggarakan oleh salah satu perguruan tinggi di Kota Makassar. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menyadari kalau untuk mendapatkan sebuah jaminan kompetensi maka harus melalui ujian kompetensi.
Nah, terlepas dari anggaran ujian kompetensi yang berasal dari peserta ujian, tentunya perlu pengawalan ke mana dan di mana, untuk apa dan dibagi siapa. Tetapi itu bukan alasan untuk menghapus ujian kompetensi. Ini era globalisasi, maka saya ingin mengajak kita untuk membuka mata bahwa di era ini semua harus terstandar dengan mutu. Hampir semua negara punya sistem sertifikasi melalui ujian kompetensi.
Mau tidak mau, suka tidak suka, posisi teman-teman sebagai mahasiswa keperawatan adalah bakal calon sumber daya tenaga kesehatan. Yang merupakan salah satu sub sistem dari Sistem Nasional Kesehatan, di mana peranan sumber daya tenaga kesehatan sangat menentukan dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Belum lagi distribusi yang kurang merata dan mutu tenaga kesehatan yang masih rendah. Di sisi lain tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas makin meningkat. Saya melihat bahwa upaya untuk menjawab semua itu adalah dengan ujian kompetensi tersebut.
Di suatu pertemuan, berkumpulah semua akademisi keperawatan. Penulis melihat bagaimana ekspresi Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) menyampaikan unek-uneknya terkait calon perawat atau lulusan keperawatan dengan mutu yang berbeda-beda. Apalagi tidak terkontrolnya mafia-mafia pendidikan yang menumbuhkan banyak kampus keperawatan yang hanya bermodalkan ruko dengan beberapa petak ruangan.
Mafia-mafia berdasi ini menambah banyak persoalan baru. Lihat saja, tak sedikit kampus keperawatan yang kemudian statusnya sempat dinonaktifkan. Melihat animo masyarakat yang tinggi untuk memasukan anaknya ke dunia keperawatan, tentunya mafia-mafia pendidikan ini ingin membangun kampus di mana-mana.
Saya tak mau banyak berceloteh lagi. Intinya ujian kompetensi adalah untuk menjamin mutu lulusan yang merata, jadi tak ada ruginya. Terlepas dari kata netizen, "Lulus ujian kompetensi juga masih tidak bisa pasang infus". Tinggal bagaimana kita ubah polanya, dan juga kita kawal bersama transparansi pengelolaannya.
Selanjutnya, diharapkan untuk peran bersama dalam melihat kualitas perguruan tinggi dari segi legalnya. Mulai dari akreditasi sampai status sehat dan tidak sehatnya. Pemerintah perlu transparan pula, tak perlu takut lagi minat calon mahasiswa kepada kampus tersebut menurun. Korbannya di sini adalah masyarakat yang telah membuang banyak uang untuk menyekolahkan anak dan cucu mereka, namun ternyata kampus yang menjadi tempat di mana ia titipkan anaknya adalah kampus yang tidak sehat. Alias kampus dengan rasio dosennya berbanding terbalik, fasilitas kampus apa adanya, tetapi biaya perkuliahan sangat mahal.
Saya melihat bahkan ada juga kampus yang membuat pembohongan publik dengan berbagai spanduk dengan bertuliskan akreditasi B. Padahal nyatanya setelah dikroscek akreditasinya C. Belum lagi soal kualitas atau mutu yang tak terjamin. Dari sinilah saya mengharapkan pemerintah untuk transparan mengenai kampus-kampus yang tidak sehat. Jika sudah terlalu lama diberikan waktu untuk memperbaiki perguruan tinggi yang dikelolanya, namun belum ada juga tanda-tanda perbaikan, maka buka saja ke publik. Sehingga tak jatuh korban akibat tipuan preman berdasi lagi. (Tulisan ini dikirim oleh Abdul Rasyid Tunny, Makassar)
