Kubu Jokowi Minta KPU Tabayun ke Kemendagri soal Kecurigaan Prabowo Cs

Timses Jokowi-Ma'ruf.
Sumber :
  • tvOne

VIVA – Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mencurigai dugaan masuknya 31 juta data baru dari Kementerian Dalam Negeri ke KPU. Pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin merespons agar kecurigaan Prabowo Cs disikapi Kemendagri.

Pembangunan 1 Kota IKN Vs 40 Kota, Apa Rugi dan untungnya?

Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Irma Suryani Chaniago, meminta agar Kemendagri berkoordinasi dengan KPU. Hal ini penting agar masalah data pemilih tetap untuk Pemilu 2019 bisa clear.

"Jadi, memang bagus kalau saling menginformasikan begini," kata Irma di Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2019.

5 Poin Penting Kunjungan Jokowi ke Afrika

Irma percaya bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Kemendagri, sama-sama tak punya iktikad berbuat curang terkait validitas data.

"Kita positive thinking saja. Bagus kok kalau Pak Prabowo ke KPU, tinggal KPU juga tabayun ke Kemendagri bicarakan hal ini," jelasnya.

Rocky  Gerung Seorang Republikan

Kemudian, agar tidak ada saling tuding, Irma meminta pentingnya koordinasi teknis partai politik dengan lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah. "Jangan juga kubu Pak Prabowo curiga ke Kemendagri," ucapnya.

Baca: Koalisi Prabowo Curiga 31 Juta Data Baru 'Diselundupkan' Kemendagri

Sebelumnya, koalisi pendukung pasangan nomor 02 Prabowo-Sandiaga mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Kedatangan mereka mempertanyakan masuknya 31 juta data baru ke dari Kemendagri ke KPU beberapa waktu lalu.

"Kami dikejutkan pernyataan Kemendagri dalam hal ini Dirjen kependudukan ada 35 juta belum masuk dalam DPT. Kami datang mengkonfirmasi terkait hal itu," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di gedung KPU RI, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengungkapkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU berjumlah 196 juta, setelah diversifikasi menjadi 185 juta penduduk.

"Nah, kaki bertanya, apakah 31 juta itu angka penambahan atau angka pengurangan dari 185 juta yang sudah ditetapkan," ujarnya. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya