- VIVA.co.id/ Ridho Permana
VIVA – Partai Demokrat menganggap koalisi partai politik pengusung capres-cawapres 02 di pilpres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sudah tidak ada lagi. Demokrat sendiri merasa sudah tidak berada lagi di koalisi itu.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Ia mendasari pernyataannya, pada kondisi belakangan ini.
"Melihat perkembangan situasi terakhir-terakhir ini sepertinya memang bahwa koalisi 02 ini sudah tinggal nama," kata Ferdinand, kepada VIVA, Sabtu 8 Juni 2019.
Demokrat, menurut Ferdinand, merasa koalisi yang digawangi Partai Gerindra dan Prabowo Subianto itu, terlalu mendikte. Sehingga partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu merasa bukan rekan koalisi. Padahal, koalisi yang dibangun, bukan fusi atau penggabungan.
"Demokrat itu seolah-olah harus menjadi partai yang tunduk dan menjadi sub ordinat dari Gerindra atau 02 yang tidak boleh Partai Demokrat itu melakukan hal apapun," katanya.
Dia menyinggung, silaturahmi politik yang dilakukan Demokrat melalui Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, usai pemilu 17 April 2019 lalu. Setidaknya sudah dua kali, putra pertama SBY itu bertemu capres yang juga patahana, Joko Widodo. Baik itu di Istana Merdeka Jakarta maupun di Istana Bogor.
Ferdinand menilai, upaya Demokrat menjalin silaturahim seperti itu terlalu didikte oleh pihak 02.
"Bahkan harus memutus silaturahmi dengan siapa pun kecuali pihak-pihak yang diinginkan oleh 02. Tentu ini sesuatu yang tidak boleh. Partai Demokrat itu berkoalisi, bukan berfusi dengan Gerindra atau dengan koalisi partai lain," jelasnya.
Maka, pertemuan dengan siapa pun yang dilakukan oleh Demokrat maupun AHY yang mewakili, menurutnya merupakan hak dari Partai Demokrat. Tidak bisa diintervensi oleh pihak lain, termasuk oleh koalisi 02.
"Sehingga Demokrat berdaulat dan mandiri untuk menentukan sikapnya dan untuk melakukan silaturahmi dengan siapapun. Apakah itu silaturahmi kebangsaan atapakah itu silaturahmi politik, atau silaturahmi kemanusian. Partai Demokrat tidak bisa diatur dan dihalang-halangi dengan hal itu," jelas Ferdinand.
