- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA - Sebuah lembaga bernama Indonesia Election Watch menyampaikan korupsi, kolusi dan nepotisme telah menjadi bagian intrinsik atau sudah mendarah-daging di pemerintah Indonesia pada saat rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto (1966-1998).
Karena itu, menurut mereka, tidak mengherankan bila Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pernah menyatakan bahwa Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pemimpin terkorup di dunia.
"Salah satu tuntutan dari reformasi 1998 adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," kata Koordinator Nasional Indonesia Election Watch, Nofria Atma Rizki, melalui siaran persnya, Selasa, 11 Desember 2018.
Maka dari itu, dia mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum agar "korupsi zaman Orde Baru" menjadi materi yang perlu dibahas pada debat calon presiden dan calon wakil presiden nanti.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar rakyat Indonesia tidak lupa bahwa Republik ini pernah dipimpin oleh rezim yang otoriter dan korup selama lebih kurang 32 tahun menguras dan merampas kekayaan Indonesia hanya untuk kepentingan kelompok dan keluarganya. Dan juga agar menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia dan sejarah kelam tersebut tidak terulang lagi di masa depan.
"Kami juga meminta masyarakat untuk jeli melihat rekam jejak dari para calon wakil rakyat yang akan dipilih dan komitmen mereka dalam melawan korupsi apabila mereka terpilih nanti," ujarnya.
Nofria menambahkan usulan itu dia sampaikan ke KPU pada siang tadi, dengan memberikan surat secara resmi. (ase)
Sosok 'Jenderal Pembangkang' pada Masa Rezim Soeharto, Kini Raih Pangkat Bintang 5
Dikenal sebagai jenderal pembangkang pada masa Soeharto, Abdul Haris Nasution adalah salah satu figur terkemuka yang memberanikan diri menantang kebijakan rezim.
