- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengkritisi pelaksanaan pemilu serentak 2019. Penyelenggaraan pileg dan pilpres serentak yang baru terlaksana dianggap sangat merepotkan para penyelenggara pemilu.
Dia merasa khawatir dengan opini yang berkembang di masyarakat saat ini. Juga opini kalau KPU RI selaku penyelenggara pemilu terlibat dalam sejumlah kasus dugaan kecurangan yang merugikan pasangan calon tertentu.
"Sejak munculnya kasus di Malaysia pertama kali, itu sudah ada kewaspadaan kan ya, dari publik Indonesia bahwa jangan-jangan akan jadi seperti ini nanti di Indonesia," katanya.
Menurut dia, kekhawatiran masyarakat ternyata benar, ada penyimpangan silih berganti dari daerah ke daerah. Ini cukup menyebar di daerah seperti Jatim, Jateng, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Nias.
"Jadi beruntun yang beredar informasi yang ujung-ujungnya kecurangan-kecurangan, bahkan ada yang sudah rusuh," kata Siti Zuhro kepada VIVA, Senin 22 April 2019.
Tidak hanya itu, dia menilai adanya kasus salah input atau memasukkan data perhitungan suara dalam sistem hitung atau Situng KPU RI yang sempat diakui oleh KPU RI sebagai human error adalah salah satu potret profesionalisme penyelenggara pemilu yang patut dipertanyakan.
Seharusnya, KPU RI dan Bawaslu RI selaku penyelenggara pemilu sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan-kecurangan ketika pemilu serentak yang pertama kali dalam sejarah demokratisasi di Indonesia ini dilakukan.
"Menurut saya kita tidak bisa mengatakan bahwa pemilu yang sebesar ini menjadi wajar dengan adanya ketimpangan-ketimpangan seperti ini, justru setiap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ini harus ada koreksi dan ini harus menjadi introspeksi kita bersama," katanya.
Karena ini pemilu serentak, jadi dibutuhkan energi yang ekstra. Butuh profesionalitas yang tinggi dan jangan melupakan kalau pilpres dan pemilu legislatif diserentakkan, sehingga harus bisa diantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika pemilu diserentakan.
"Apa kira-kira yang harus diantisipasi dan bagaimana dampak dari pemilu serentak itu," katanya.
Siti Zuhro menambahkan, profesionalitas penting dijaga karena seluruh penyelenggara, bukan hanya KPU RI saja. Tapi ada KPU provinsi, Kabupaten Kota dan sampai ke level KPPS. Karena ini pemilu serentak.
"Saya tidak tahu bagaimana mereka mengantisipasi itu semua. Jujur saja saya tidak tahu persis bagaimana kerja KPU sekarang, tapi tampak sekali kedodoran memang," katanya.
Saat ini seluruh lapisan masyarakat pasti menyoroti kinerja penyelenggara pemilu. Hal itu disebabkan masyarakat Indonesia menaruh harapan atau kepercayaan besar kepada para penyelenggara pemilu. Tugas berat bagi penyelenggara. Terutama menjaga kepercayaan publik dengan cara meminimalisir potensi terjadinya kecurangan, serta memastikan proses pemilu dapat berjalan dengan luber, jujur dan adil.
"Bagaimana kepercayaan publik akan terbangun kalau ternyata banyak ditemukan kecurangan. Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu memang sangat dipertaruhkan. Kalaupun kepercayaan publik dengan kasus yang terjadi di Malaysia itu bisa diatasi dengan tidak munculnya kasus per kasus di dalam negeri, mungkin kepercayaan publik terhadap di dalam negeri bisa besar kepada para penyelenggara. Tapi saat ini seperti kedodoran," katanya.
Ia berharap, ke depan penyelenggaraan pemilu serentak ini dapat dievaluasi dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, seperti KPU RI, Bawaslu RI, aparat penegak hukum, partai politik, serta pasangan calon sebagai peserta pemilu.
"Tentu keserentakan ini memerlukan tenaga yang dobel, profesionalitas yang memadai, apa yang harus dilakukan solusinya oleh para penyelenggara. Jadi ini yang menurut saya yang mungkin belum diantisipasi dari jauh-jauh hari," katanya.
