- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
VIVA – Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno buka-bukaan data indikasi kecurangan Pemilu 2019. Salah satu bentuk kecurangan ialah amburadulnya Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Juru Bicara Tim IT BPN Prabowo-Sandi, Agus Muhammad Maksum, mengatakan bahwa ada sekitar 17.553.708 kesamaan data DPT pada 3 April 2019 dengan 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari.
"Selain itu ada banyak data ganda. Misalnya, dalam satu Kartu Keluarga ada banyak sekali anggota keluarga. Kemudian ada ratusan pemilih dengan usia di atas 90 tahun dan 20 ribu pemilih berusia di bawah 17 tahun," ujar Agus di Jakarta, Senin, 22 April 2019.
BPN telah tujuh kali beraudiensi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna membahas masalah ini. Pada 14 April, misalnya, BPN menyampaikan kepada KPU tentang berbagai persoalan data DPT berpotensi memunculkan kecurangan terstruktur, masif dan sistematis.
"Pemilu 2019 sudah berlangsung. Keadaannya sebagaimana kita ketahui, banyak sekali terjadi kecurangan. Yang tampak kepada kita itu surat suara 01 dicoblos terlebih dahulu di banyak TPS," ujarnya.
Dia menyayangkan hingga hari terakhir menjelang Pemilu, KPU tidak memberikan DPT yang betul-betul final. Padahal DPT sebelumnya ada beberapa perbaikan dalam DPTHP1 dan DPTHP2 karena ada banyak sekali kekeliruan.
"DPT bermasalah ternyata menjadi kenyataan. Para pemilih hantu muncul. Sebagai contoh, seorang ibu bernama Tri Susanti dari Surabaya, mendapati ada lima pemilih hantu menggunakan alamat rumahnya dan lima pemilih hantu tersebut ada dalam DPT. Hal ini sudah dilaporkan secara resmi ke Bawaslu Surabaya," ujarnya.
Selain fakta-fakta tersebut, BPN bersama tim tvOne juga pergi ke Bogor untuk mengecek nama-nama yang ada dalam DPT. Hasilnya hal yang sama pun terjadi. Di daerah itu, muncul nama-nama pemlih hantu yang masuk di dalam DPT.
"Di samping itu, ada kecurangan berkali-kali di website resmi KPU. Hal tersebut layak disebut kecurangan karena kesalahannya sama dan berkali-berkali: capres 02 dicurangi. Suaranya dikecilkan dan suara 01 dibesarkan. Bahkan KPU sendiri sudah mengakui adanya kesalahan kirim data," katanya.
Jika diperhatikan beberapa hari ini, laman KPU terlihat cenderung mempertahankan keunggulan Jokowi-Ma’ruf di kisaran 54 persen. Padahal, banyak sekali data bagi KPU untuk menginput data yang menunjukkan Prabowo-Sandi menang di banyak TPS.
Ia mendesak oknum KPU yang terlibat manipulasi data segera ditindak tegas. Petugas KPU yang menginput data harus bisa dipastikan menjalankan tugas dengan adil, jujur dan profesional.
