- Dok. PPP.
VIVA – Proses rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman sempat diwarnai protes dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Protes PPP ini muncul karena hilangnya suara mereka sebanyak 1.508 suara.
Ketua DPC PPP Sleman, HM Nasikhin mengatakan, hilangnya suara PPP tersebut diketahui berdasarkan dari laporan saksi. Dari laporan saksi yang hadir di rapat pleno KPU Sleman diketahui ada jumlah suara yang berbeda pada rapat Plano.
"Kami terima laporan dari saksi di Kecamatan Depok, di plano 2.929, tapi diduga ada salah input, kami kehilangan 1.508 suara," ujar Nasikhin saat dihubungi, Rabu, 8 Mei 2019.
Mengetahui ada dugaan salah input tersebut, Nasikhin menyebut partai berlambang Kabah ini mengajukan keberatan. PPP lanjut Nasikhin, meminta perhitungan ulang atas hilangnya suara tersebut.
"Salah input ribuan yang jadi keberatan kami. Ada suatu hal apakah ini disengaja atau tidak, Wallahualam. Biar jelas semuanya, diulang penghitungan plano semuanya, kita buka bersama disaksikan semua partai," ungkap Nasikhin.
Selain itu dia mengaku pihaknya ingin mengetahui asal mula hilangnya suara PPP di Sleman tersebut. PPP akan legowo jika suara itu memang bukanlah suara dari partainya. Namun jika suara itu milik PPP dan diketahui hilang, Nasikhin menerangkan akan memertahankan suara tersebut.
"Tapi kalau itu suara PPP kami akan tentukan langkah lebih lanjut kalau ini tidak terselesaikan. Ini suatu hal harus dipertahankan sebagai marwah dan jati diri partai," papar Nasikhin.
Nasikhin menambahkan bahwa sidang pleno yang digelar KPU Sleman hingga Rabu, 8 Mei 2019 dinihari tadi harus diskors sementara dan pihaknya belum mendapatkan kejelasan perihal hilangnya suara PPP tersebut.
"Dini hari diskors dilanjut nanti jam 13.00 WIB. Kita akan ikuti perkembangannya yang jelas kami akan kawal terus," ujarnya.
Sementara itu Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi membenarkan adanya perbedaan perolehan suara PPP di Sleman. Trapsi menambahkan pihaknya mencoba untuk menelusuri apa penyebabnya dan meminfa kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Depok melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada peserta sidang pleno.
"Kita mencoba untuk menelusuri dan kita persilakan ke PPK untuk beri keterangan yang jelas dan terbuka di sidang, ada angka yang berbeda. Satu angka pun yang berbeda itu harus diklarifikasi, PPK yang melakukan proses input dari bawah sampai kecamatan. Kita perintahkan dalam pleno terbuka untuk memberi klarifikasi, penjelasan dan data kepada peserta sidang pleno," katanya.
