- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Achmad Baidowi, menanggapi penolakan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi terhadap proses rekapitulasi suara. Ia menilai pileg dan pilpres sepaket, jika menolak hasil pilpres maka harusnya juga menolak pileg.
"Penting juga diingat bahwa pileg dan pilpres merupakan satu paket pelaksanaan. Maka, jika menolak dengan proses dan hasil pilpres harusnya juga menolak hasil pileg," kata Baidowi melalui pesan singkat, Kamis, 16 Mei 2019.
Baidowi menjelaskan secara konstitusional ketentuan pemilu sudah diatur dalam undang-undang dan Peraturan KPU sebagai turunannya. Sebagai rule of game maka harus diikuti oleh penyelenggara maupun peserta pemilu.
"Jika ada keberatan atas proses pemilu bisa melakukan gugatan ke Bawaslu dan jika keberatan terhadap hasil pemilu maka bisa ajukan gugatan ke MK," ujarnya.
Baidowi melanjutkan jika keberatan diajukan kepada pihak di luar lembaga itu jelas tidak bisa dan hanya memperkeruh suasana. Termasuk penolakan terhadap hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan KPU tak mempengaruhi sah tidaknya proses rekapitulasi.
"Sebab, saksi yang keberatan bisa menuangkannya dalam form keberatan yang sudah disiapkan dalam setiap proses rekapitulasi. Jadi sebaiknya tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan," kata Baidowi.
Sebelumnya, Prabowo Subianto menolak hasil penghitungan suara KPU. Prabowo memastikan akan membela keadilan dan kejujuran sampai kemenangan rakyat diakui.
Dia menyampaikan KPU harus memilih menegakkan kebenaran keadilan demi bangsa Indonesia atau meneruskan kebohongan dan ketidakadilan. Bila meneruskan ketidakadilan maka KPU mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia.
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso, juga menolak hasil perhitungan suara KPU. Djoko meminta penghitungan dihentikan.
