Fadli Zon: Kita Sedang Krisis Penegakan Hukum

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Anwar Sadat

VIVA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal tak pernah menangkap pengkritiknya. Ia menyebut negara ini memang sedang dalam krisis penegakan hukum.

AROPI: Dibanding Musim Pemilu 2019, Tingkat Kepercayaan Terhadap Lembaga Survei Naik 7,6%

"Saya kira memang negara kita sedang mengalami krisis di dalam penegakan hukum," kata Fadli di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 27 Mei 2019.

Ia menegaskan, dalam negara demokrasi memang seharusnya pengkritik tak boleh ditangkap. Ia mencontohkan, tak boleh seperti anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Mustofa Nahra, yang tiba-tiba ditangkap seperti seorang yang mempunyai kejahatan berat.

Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas

"Saya kira ini satu ketidakadilan yang dipertontonkan secara terus-menerus di negara demokrasi ini, ironi di dalam demokrasi kita. Sementara ada pihak lain yang melakukan hal yang sama, menguntungkan mungkin pihak-pihak kekuasaan, itu tidak diapa-apakan, didiamkan saja. Saya kira pasti kita dukung [Mustofa Nahra],” kata Fadli.

Ia menambahkan, contohnya Ahmad Dhani yang hanya karena mengucapkan idiot mendekam di penjara sudah hampir empat bulan. Sementara itu, yang lain ada yang menghina Prabowo dan mengancamnya juga di Twitter bebas saja.

Prabowo Kaget Ada Pemuda Ngaku Siap Mati untuknya di Pilpres 2019: Saya Suruh Pulang!

“Kita ini jadi warga negara kelas dua di Republik Indonesia ini. Penegakan hukum hanya tajam pada orang-orang yang dianggap berseberangan terhadap pemerintah,: kata dia. 

“Padahal di dalam demokrasi yang namanya oposisi adalah bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi kita, dan itulah adanya check and ballance supaya tak ada kediktatoran, kediktatoran muncul karena tak ada kontrol ya, tak ada pengawasan. Harusnya ini menjadi partner di dalam berdemokrasi," kata Fadli.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

Pelaksanaan Pemilu 2024, yang rekapitulasi suara tuntas dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU pada Rabu malam, 20 Maret 2024, dinilai sangat kondusif. Dibanding 2019.

img_title
VIVA.co.id
21 Maret 2024