Ganjar Sebut Pemungutan Pajak Nontunai Usik yang Main-main Uang Rakyat - VIVA
Unduh aplikasi kami
A Group Member of Viva
viva
Jumat, 22 Februari 2019 | 14:59 WIB

Ganjar Sebut Pemungutan Pajak Nontunai Usik yang Main-main Uang Rakyat

Jawa Tengah akan menerapkan sistem nontunai dalam pemungutan pajak.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK Adlinsyah Malik Nasution di Solo, Jumat, 22 Februari 2019.
Photo :
  • VIVA/Dwi Royanto

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK Adlinsyah Malik Nasution di Solo, Jumat, 22 Februari 2019.

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi langsung semua kepala daerah di Jawa Tengah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata PAD dari sektor pajak masih kecil, yakni sebesar 20 persen.

Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan pada KPK, Adlinsyah Malik Nasution mengungkapkan, bahwa keikutsertaan lembaganya dalam mengawal sektor pajak di Jateng mengingat potensinya belum maksimal.

"Prinsipnya kita pingin tahu berapa transaksi pajak yang dilakukan. Kami menduga pajak daerah (Jawa Tengah) dari empat sektor utama yang masuk baru 20 persen," kata Adlimsyah saat memberi pengarahan kepada bupati/wali kota se-Jawa Tengah di Solo, Jumat, 22 Februari 2019.

Empat sektor utama itu adalah pajak hotel, hiburan, retribusi, dan parkir. Optimalisasi pendapatan daerah itu, kata Adlimsyah, harus menggunakan teknologi informasi dalam penarikan atau pemungutan pajak. Dia juga mendorong semua daerah mempunya e-budgeting dan e-planning.

"Kalau penarikan pajak pakai alat atau teknologi, penerimaan pendapatan asli daerah akan naik hingga empat kali lipat. Itu caranya kita untuk menghindari kebocoran penerimaan pajak. Batam, misalnya, baru 400 alat dipasang dalam dua bulan, pendapatannya naik 4 kali lipat," katanya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengklaim, tata kelola keuangan di provinsi yang dia pimpin makin baik. Salah satunya dibuktikan dengan predikat A yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Jateng.

"Kita masih mencoba mendorong untuk bisa melihat Yogyakarta, yakni keseriusan perbaikan sistem. Hari ini transparansi diberlakukan makin baik; teknologi informasi menggampangkan kerja kita. Tapi godaan kita masih ada," katanya.

Untuk optimalisasi pendapatan daerah sektor pajak, Ganjar mendukung penuh penerapan teknologi informasi. Menurutnya, transaksi nontunai dalam perpajakan akan mencegah atau mengurangi penyimpangan-penyimpangan oleh oknum. Begitu pula dalam pemungutan pajak dengan sistem nontunai berbasis teknologi informasi.

"Untuk pendapatan, pasti menjadi target pemerintah kita masing-masing. Bank Jateng bisa memfasilitasi itu (teknologi) semua agar Pemda bisa terbantu. Kalau retribusi pasar, [pedagang] kaki lima, atau apa pun itu, dilakukan dengan non-cash, berapa kebocoran yang kita atasi. Ini akan mengganggu bagi yang suka main-main [uang rakyat]," katanya.

Kini berbagai layanan online telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya Sakpole, aplikasi untuk pembayaran pajak kendaraan. Ganjar berharap pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah menerapkan hal serupa pada kantong-kantong pajak.

"Karena potensi pajak di kabupaten/kota sangat besar, dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, retribusi hingga parkir. Kalau ini semua penarikannya diotomasi, kan, luar biasa," katanya. (mus)

Saksikan Juga

VIDEO: Ricuh Massa PMII vs Polisi di KPK

BERITA - 14 jam lalu
loading...
Muat Lainnya...