- VIVA/Dwi Royanto
VIVA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menekan angka kemiskinan di wilayahnya yang masih tergolong cukup tinggi. Sebuah program kini digalakkan, yakni Satu Dinas Satu Desa Miskin.
Program ini berupaya mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah agar makin terarah dan tepat sasaran. Kini prioritasnya sebanyak 745 desa binaan di 14 kabupaten Jawa Tengah.
Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan, program pengentasan kemiskinan sebetulnya sudah berjalan cukup bagus. Dalam setahun terakhir, Pemerintah mengentaskan 29,8 ribu warga miskin di sejumlah daerah.
Namun angka penurunan itu, bagi Ganjar, belumlah cukup. Sebab jumlah penduduk miskin masih sangat banyak, yakni 3,87 juta jiwa, yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota.
“Diperlukan upaya percepatan dan terobosan baru guna semakin menekan angka kemiskinan,” kata Ganjar dalam forum dialog "Mas Ganjar Menyapa" dengan tema Desa Binaan Tekan Kemiskinan, di Rumah Dinas Puri Gedeh, Semarang, Selasa, 5 Maret 2019.
Dia memaparkan, program Satu Dinas Satu Desa sebenarnya cukup sederhana, namun terarah. Program itu akan menggerakkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jateng. Untuk setiap OPD dan BUMD akan bertanggung jawab menggarap satu sektor di desa miskin.
Target sekarang ada 745 desa binaan di 14 kabupaten yang menjadi sasaran program. Baik OPD dan BUMD itu nantinya mampu mendampingi desa untuk membangun sistem yang selama ini mungkin kurang sesuai. Seperti halnya memaksimalkan potensi desa seperti potensi alam, hingga pendamping lokal dan sukarelawan.
Ia mencontohkan, ada sebuah desa yang mengeluhkan infrastruktur yang sudah dibangun tetapi sering rusak. Maka OPD dapat memberikan arahan jika kemungkinan dalam perencanaan tidak benar. Pun, misalnya, Dinas Sosial bisa membantu menyelesaikan masalah sosial di desa. Lalu Dinas Pendidikan bisa menyelesaikan masalah anak putus sekolah atau tidak tersentuh pendidikan.
Sementara Dinas Pariwisata dengan membantu mempromosikan desa binaannya yang berpotensi menjadi desa wisata, sehingga menjadi energi baru di desa untuk berkembang dan maju.
"Tujuan akhirnya, masyarakat makin berdaya, mandiri, kesejahteraan meningkat, kemiskinan menurun dan munculnya leadership. Ini menjadi cara kita lebih dekat dengan rakyat," kata Ganjar.
Dengan skema program itu, Ganjar berharap desa akan terinspirasi. OPD dan BUMD yang memiliki pengalaman panjang bisa menemukan ide yang banyak dalam mengatasi beragam persoalan di masyarakat secara langsung. Tak hanya harus membantu dengan dana, tapi bisa juga membantu mencarikan sponsor dari perusahaan-perusahaan dengan skema CSR-nya.
Selain itu, ia mendoroang agar OPD dan BUMD mencari sukarelawan pendamping yang bisa membantu untuk memunculkan kepedulian dan kesadaran bersama dalam mengatasi masalah di masyarakat. Tentunya koordinasi dilakukan dengan pemerintah kabupaten/kota.
"Target kita kemiskinan tersisa tujuh persen pada 2023. Tapi jika upaya menekan angka kemiskinan dilakukan OPD, BUMD bersama-sama perusahaan yang ada dengan program CSR-nya, maka dapat dengan cepat ditekan," katanya. (webtorial)
