- VIVA/Dwi Royanto
VIVA – Upaya mitigasi korupsi terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tak hanya di lingkungan birokrasi, upaya mitigasi korupsi juga akan diterapkan di lingkungan sekolah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ada sinkronisasi materi maupun bentuk-bentuk pengajaran yang sesuai.
Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono mengatakan, pendidikan karakter dan antikorupsi akan segera diterapkan di sekolah-sekolah di Jawa Tengah. Para siswa sekolah mulai SD hingga SMA/SMK di Jateng akan mendapat pengetahuan dan pembelajaran mengenai pendidikan antikorupsi.
"Tahun ini akan ada sepuluh provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, yang akan menerapkan pendidikan karakter dan antikorupsi di lingkungan sekolah. Nantinya, dari sepuluh provinsi ini akan menjadi percontohan daerah lainnya di seluruh Indonesia," kata Giri saat beraudiensi dengan Ganjar di Semarang, Selasa malam, 26 Maret 2019.
Giri menerangkan, penerapan pendidikan karakter dan antikorupsi sudah disepakati seluruh daerah dengan KPK pada Desember 2018. Rencananya, pada Juni 2019 pendidikan karakter dan antikorupsi itu diterapkan.
"Jadi nanti ada regulasi khusus yang mewajibkan semua daerah melaksanakan pendidikan moral dan antikorupsi di sekolah-sekolah," katanya.
Pengetahuan tentang moral dan antikorupsi, kata Giri, memang penting diterapkan di lingkungan sekolah. Hal itu langkah pencegahan yang efektif dalam rangka membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa.
Ganjar Pranowo mengaku sudah lama merencanakan pendidikan karakter dan antikorupsi di lingkungan sekolah. Dengan dukungan KPK itu, ia makin optimis program itu terwujud.
"Kami senang KPK menyambut baik hal ini. Nanti kalau memang dibutuhkan regulasi dalam pelaksanaannya, akan kami buatkan pergub-nya," katanya.
Pendidikan karakter dan antikorupsi, Ganjar menambahkan, akan menjadi benteng utama dalam rangka menyiapkan generasi penerus bangsa yang berintegritas. Dengan pembekalan pendidikan itu sejak dini, diharapkan praktik korupsi di Indonesia dapat ditekan bahkan dihapuskan di kemudian hari.
"Ini memang harus dibentuk sejak awal agar lebih efektif. Tidak harus mengubah kurikulum sebenarnya, sebab pendidikan karakter dan antikorupsi itu bisa disisipkan dalam semua mata pelajaran yang ada di sekolah," katanya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sulistyo, menerangkan bahwa penerapan pendidikan karakter dan antikorupsi sebenarnya sudah dilakukan di sejumlah sekolah. Setidaknya sudah ada 23 SMA/SMK di Jateng yang menerapkan pendidikan itu.
"Bentuknya bermacam-macam, ada yang dengan kantin kejujuran, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang akuntabel, pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya," ujarnya.
Pemerintah Provinsi bersiap mendukung suksesnya program tersebut. Tidak hanya menyiapkan siswa, guru-guru juga akan diberikan pelatihan tentang cara memberikan pengajaran pendidikan karakter dan antikorupsi agar lebih mudah dipahami siswa.
