DPR Minta Sebaiknya Tak Ada Konser Saat Pilkada di Masa Pandemi

Wakil Ketua DPR sekaligus Waketum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ridho Permana

VIVA – Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, meminta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kontestasi pilkada untuk tidak mengumpulkan massa dalam jumlah banyak di satu tempat. Termasuk juga acara konser musik, diharapkan tidak dilakukan selama Pilkada 2020.

Berpengalaman di DPR, Sumail Abdullah Dinilai Berpotensi Maju Pilkada Banyuwangi

Baca Juga: Hendak Bertemu Jokowi, Ketua KPU Arief Budiman Positif COVID-19

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga didorong untuk mengeluarkan aturan yang membuat seluruh kontestasi maupun massa yang terlibat dalam pilkada untuk tetap dapat menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai dengan diadakannya pilkada ini memperparah kondisi penularan COVID-19 di Tanah Air.

Pilkada Serentak 2024 Diusulkan Ditunda, Ini Sejumlah Pertimbangannya

"Kalau menurut kami pada hematnya untuk konser atau apa pun namanya yang mengumpulkan masa banyak sebaiknya tidak diadakan. Nah, itu kami bilang KPU harus mengeluarkan PKPU produktif. Jangan kemudian timbul klaster baru ketika kemudian ada konser-konser di pilkada," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jumat 18 September 2020.

Selain itu, para calon kepala daerah diminta untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan menyampaikan hal tersebut kepada para pendukungnya. Calon kepala daerah diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus mengajak mereka menguatkan dan menjalankan protokol COVID-19. 

Namanya Masuk Bursa Cagub DKI, Heru Budi: Pak Arifin Satpol PP Juga Berpotensi

"Jadi bukan (menyampaikan visi-misi) melalui konser-konser menurut saya," kata pria yang juga merupakan ketua Satgas Penanganan COVID-19 DPR RI tersebut.

Menurut Dasco, tahapan pilkada saat ini masih cukup panjang. Maka dari itu, dia meminta kepada seluruh pihak terkait terutama penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu untuk dapat mempersiapkan penyelenggaraan pilkada di masa pandemi seperti ini.

"Tahapan pilkada itu kan masih panjang. Jadi jalan keluarnya menurut saya bukan pembatalan pilkada. Tapi penyempurnaan aturan dan kemudian pengawasan yang ketat di lapangan. Nah, karena penyelenggaraan masih panjang, saya pikir kita masih punya waktu melakukan penyempurnaan aturan dan pengawasan yang ketat sehingga Insya Allah pilkada diadakan dengan lancar," ujarnya. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya