- Abror Rizki
VIVA – Kader Partai Demokrat kembali bermanuver. Kali ini mereka mengusulkan agar Prabowo Subianto segera membubarkan Koalisi Adil Makmur, koalisi partai pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai pasangan calon bernomor urut 02 di Pilpres 2019.
Ini bukan kali pertama partai tersebut melakukan manuver yang mempertontonkan seringnya mereka berseberangan pendapat dengan Prabowo Subianto dan parpol pendukung yang lain. Suasana Lebaran yang biasanya adem dan penuh maaf kali ini berubah. Situasi politik membuat Ramadan dan Idul Fitri seperti kehilangan kesyahduannya.
Sabtu, 8 Juni 2019, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengeluarkan pernyataan yang membuat suasana politik kembali naik tensi. Melalui akun Twitternya, Rachland meminta agar Prabowo membubarkan Koalisi Adil Makmur.
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran partai. Saya usul, Anda segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," cuit Rachland pada Sabtu, 8 Juni 2019.
Kepada media, Rachland mengklarifikasi cuitannya. Ia mengatakan, menyampaikan hal tersebut tanpa motif politik.
"Apa yang saya sampaikan adalah proposal politik yang tidak didasari motif politik. Non politically motivated political proposal. Sepenuhnya dituntun oleh keprihatinan terhadap akibat buruk dari Pilpres 2019 berupa polarisasi yang dalam dan tajam di akar rumput antara pendukung Pak Jokowi melawan pendukung Pak Prabowo," kata Rachland melalui keterangan tertulisnya, Senin, 10 Juni 2019.
Menurutnya, polarisasi yang terjadi di masyarakat sejak sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik sosial. Ia menyadari usulannya akan terdengar bising di telinga dan dipandang sebagai indescent proposal apabila ditafsir dari sudut kepentingan kekuasaan politik semata-mata.
"Proposal saya membubarkan koalisi adalah cara saya menggedor nurani para elite di dua koalisi. Sampai hari ini mereka tak terdengar punya gagasan untuk mencegah benturan sosial yang saya cemaskan," tutur Rachland.
Ia menambahkan, proposalnya boleh dibuang, dituding punya ambisi atau kepentingan, atau dianggap angin lalu. Tapi, para pimpinan koalisi perlu segera datang dengan gagasan yang lebih baik untuk mengembalikan kedamaian dan menghentikan permusuhan di dalam masyarakat.
"Sebagai pemimpin, mereka harus memikirkan keselamatan bangsa dari ancaman potensi konflik di antara sesama warga. Mustahil mereka tidak tahu atau tidak merasa bahwa ada polarisasi yang runcing di akar rumput yang menyimpan potensi benturan," ujar Rachland.
Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019
Pelaksanaan Pemilu 2024, yang rekapitulasi suara tuntas dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU pada Rabu malam, 20 Maret 2024, dinilai sangat kondusif. Dibanding 2019.
