Alasan Pasangan 01 Bisa Didiskualifikasi hingga Ancaman Saksi Prabowo
Kamis, 20 Juni 2019 | 06:00 WIB

Alasan Pasangan 01 Bisa Didiskualifikasi hingga Ancaman Saksi Prabowo

Kabar seputar sidang Mahkamah Konstitusi tetap dicari banyak pembaca.
Jokowi dan KH Maruf Amin bersama tim kampanye pemenangan.
Photo :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Jokowi dan KH Maruf Amin bersama tim kampanye pemenangan.

VIVA – Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua meminta Mahkamah Konstitusi (MK) berani tegas dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019. Abdullah meminta MK bernyali dengan mendiskualifikasi pasangan 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dia menyoroti polemik cawapres Ma'ruf Amin karena statusnya sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah.

Bagi dia, bila ada pejabat yang maju sebagai capres dan cawapres namun tak melekatakan jabatannya maka melanggar aturan. Setidaknya itulah berita yang menjadi terpopuler di laman VIVA, Rabu 19 Juni 2019.

Berita terpopuler kedua masih seputar sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Yakni saat Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto terlibat cekcok mulut dengan dua orang saat memuat alat bukti yang akan digunakan untuk menguatkan keterangan saksi.

Kedua orang tersebut berada dalam zona penyerahan barang bukti, yang saat itu steril dari pihak lain selain tim hukum 02, dan Petugas MK. Melihat hal tersebut, Bambang langsung menegur keduanya.

Sedangkan berita terpopuler ketiga, yakni bakal hadirnya pesaing baru layanan transportasi berbasis aplikasi Gojek dan Grab. Nama layanan transportasi itu adalah MyGo, yang bakal hadir di Vietnam.

Di sana, MyGo cukup diperhitungkan, lantaran dibeking perusahaan telekomunikasi.

Berikut lima berita terpopuler di laman VIVA, sepanjang Rabu 19 Juni 2019:

1. Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

Jokowi dan KH Maruf Amin bersama tim kampanye pemenangan.

Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua meminta Mahkamah Konstitusi (MK) berani tegas dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019. Abdullah meminta MK bernyali dengan mendiskualifikasi pasangan 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dia menyoroti polemik cawapres Ma'ruf Amin karena statusnya sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah.

"Siapa yang bilang bahwa anak BUMN bukan BUMN? Saya komisioner KPK sering memeriksa kekayaan penyelenggara negara. Anak BUMN itu diperiksa BPK berarti ada anggaran negara di dalamnya," kata Abdullah di Jakarta, Selasa 18 Juni 2019.