Pemerintah Terus Tekan Pengeluaran untuk Asian Games 2018

Menkominfo Rudiantara.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA.co.id – Pemerintah menginginkan pengeluaran negara untuk penyelenggaraan Asian Games XVIII/2018 Jakarta-Palembang bisa ditekan seminim mungkin. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, anggaran penyelenggaraan  sudah disepakati sebesar Rp30 triliun dalam rapat persiapan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada 15 September 2017.

Kritik untuk Pelaksanaan Munas Pengurus Besar Taekwondo Indonesia

Namun, Rudiantara mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Pengarah Asian Games meminta agar efisiensi kembali dilakukan. Hal itu diminta dalam rapat lanjutan yang dilaksanakan hari ini di Kantor Wakil Presiden.

(Baca juga: Indonesia Dorong Kriket dan Jet Ski Tanding di Asian Games)

Eunhyuk Super Junior: Banyak Memori Indah Terukir di Indonesia

"Untuk (anggaran) penyelenggaraan itu masih dihitung kembali. Seperti anggaran IT (teknologi informasi) misalnya. Dari Rp1,4 triliun akan menjadi Rp1 triliun. Kami akan review lagi mana yang bisa cost effective," ujar Rudiantara di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017.

Rudiantara mengatakan, pengeluaran negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sudah difokuskan untuk keperluan terkait sarana dan prasarana. Mencakup renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta, dan pembangunan kereta ringan di Palembang, Sumatera Selatan.

Ketika Sambo Tinggalkan Jejak di Jakarta dan Palembang

Pos anggaran yang diupayakan untuk seminim mungkin menggunakan pengeluaran negara adalah pos terkait penyelenggaraan. Hal itu pula yang selalu ditekankan oleh Kalla ketika bertemu dengan Panitia Asian Games Indonesia (INASGOC), termasuk dengan mengurangi jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan.

(Baca juga: Jelang Asian Games 2018, Sinergi INASGOC-OCA Makin Intens)

Menurut Rudiantara, perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta perusahaan swasta, baik nasional maupun internasional, dibidik untuk setidaknya bisa mengumpulkan dana sebesar Rp1,5 triliun dengan menjadi sponsor guna membiayai penyelenggaraan. "Tidak semuanya (negara) harus mengeluarkan uang. Bisa ada pembiayaan dalam bentuk sponsorship," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya