- Wikipedia
VIVA.co.id – Polemik pemotongan kuota kontingen atlet dan ofisial Indonesia menuju SEA Games 2017 Kuala Lumpur mendatang berlanjut. Kali ini giliran Komisi X DPR RI yang mempertanyakan kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang menjadi penyebab polemik ini.
Anggota Komisi X DPR RI, Yayuk Basuki mengaku, ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemenpora terkait SEA Games 2017, disebutkan hanya akan ada 250 atlet yang berangkat. Keseluruhannya adalah mereka yang berpotensi merebut medali emas.
(Baca juga: Polemik Kuota SEA Games 2017, Presiden Diminta Turun Tangan)
Dan untuk kuota pelatih dan ofisial, akan diambil 50 persen dari total atlet. Namun, kini kebijakan tersebut berubah. Kemenpora melakukan revisi dengan ikut memberangkatkan atlet yang berpotensi merebut medali perak.
Dengan begitu, jumlah atlet membengkak menjadi 500 orang. Karena dana yang tersedia hanya Rp30,5 miliar, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang menjadi penanggung jawab keberangkatan kontingen putar otak.
Mereka memutuskan hanya akan memberangkatkan 25 persen pelatih dan ofisial ke SEA Games 2017 mendatang. Pengurus Besar/Pengurus Pusat cabang olahraga langsung bereaksi. Mereka menolak kebijakan tersebut karena justru akan merugikan atlet yang akan bertanding.
"(Kebijakan) itu belum ada konsultasi dengan kita. Yang konsultasi ke kita waktu itu dengan limit 250 atlet. Keluarlah anggaran Rp30,5 miliar," kata Yayuk, saat berbicara kepada VIVA.co.id.
"Dan yang sampai melebar seperti sekarang itu belum ada dibicarakan ke kita. Itu dari Menpora sendiri yang mengembangkan," imbuh mantan atlet tenis andalan Indonesia tersebut.
(Baca juga: KOI Keluhkan Banyaknya Kontingen Indonesia ke SEA Games 2017)
Yayuk sendiri merasa terkejut dengan bengkaknya jumlah kontingen Indonesia menuju SEA Games 2017. Karena ketika waktu semakin mepet dan dana yang dibutuhkan kurang, jelas kebijakan yang diambil Kemenpora menjadi sangat merugikan.
"Saya dengar di luaran tentang anggaran bengkak. Kita jadi pertanyakan kenapa bisa sampai berubah kebijakannya. Kan kita sama sekali tidak dapat informasi," ujarnya.
Rencananya di pekan ini Komisi X DPR RI dan Kemenpora akan menggelar pertemuan guna membahas Laporan Keuangan Kementerian Negara atau Lembaga (LKKL). Pada kesempatan itu, Yayuk akan menanyakan penyebab masalah ini.
