Berita Terbaru Bantuan sosial

Bawaslu RI menyatakan bantuan sosial (bansos) akan menjadi salah satu poin pengawasan dalam Pilkada serentak 2024.

Bawaslu menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) dan penggantian pejabat daerah menjadi aspek pengawasan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Kasus dugaan korupsi bantuan sosial bansos beras untuk warga miskin terjadi di Desa Pandan Indah dan Desa Barabali, Lombok Tengah. Adapun dugaan korupsi tersebut modusnya

Polres Lombok Tengah mengusut beras bantuan sosial (bansos) untuk warga miskin yang diduga dikorupsi pihak tidak bertanggungjawab. Kasus dugaan korupsi penyaluran beras b

TKN Golf dari Prabowo-Gibran mengajak para pendukung dan pemilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming untuk menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan secara massal.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengaku tak berani mengusulkan anggaranBantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino pada 2024. Risma mengaku karena tahu kondisi keuangan negara.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan kunjungan kerja Presiden Jokowi tak hanya dilakukan jelang pemilu.

Menko Pereknomian, Airlangga Hartarto, menjawab pertanyaan dari Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, terkait suara Partai Golkar, yang melonjak di Pileg 2024, terkait bansos.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi saksi dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat sempat menyinggung perolehan suara Partai Golkar yang mengalami kenaikan secara signifikan di Pemilu 2024, di sidang Pilpres 2024

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial atau bansos hingga bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP) tak luput dari penugasan Kemenko PMK

Menkeu RI Sri Mulyani mengatakan bahwa dana perlinsos dan bansos tak ada perubahan yang signifikan dalam waktu enam tahun terakhir