Berita Terbaru Bawaslu

MK bakal membacakan putusan sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada 22 April 2024 mendatang.

Bawaslu RI akan mengevaluasi dan menyeleksi ulang anggota panitia pengawas (panwas) ad hoc yang dianggap tidak bekerja optimal di Pemilu 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan mulai menggelar sidang sengketa Pileg setelah membacakan putusan sidang sengketa Pilpres 2024.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku siap menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.

Sejumlah pekerjaan rumah atau, PR, masih menanti Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyebut diantaranya yaitu soal kenaikan gaji dan tukin.

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Rahmat Bagja, meminta para ASN dan staf di Bawaslu tidak meminta pindah sebelum pindah ke IKN. Pasangannya bisa di bawa ke sana.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengungkapkan konsekuensi jika para pihak tidak menyerahkan kesimpulan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Todung Mulya Lubis menyindir Bawaslu terlihat tidak bersedia atau tidak mau melakukan pengawasan yang efektif.

Ketu Bawaslu RI, Rahmat Bagja menganggap tidak ada yang salah dari pertemuan Presiden RI Jokowi dengan Menteri Pertahanan sekaligus capres, Prabowo saat kampanye pilpres.

Bawaslu menegaskan pihaknya tak menemukan pelanggaran pemilu terkait kegiatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang membagi-bagikan bantuan sosial (bansos).

Gibran Rakabuming Raka sempat membagikan gantungan kunci dengan hiasan berbentuk tokoh film kartun Naruto saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Tsaqafah, Jakarta.

Bawaslu memutuskan kegiatan deklarasi Desa Bersatu melanggar ketentuan UU Desa.