Berita Terbaru Baleg dpr

DPR RI mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Rapat Paripurna yang digelar hari ini Kamis, 28 Maret 2024. Rapat paripurna tersebut di

Fraksi PKS menolak RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna.

DPR dan pemerintah tak ingin peristiwa Pilkada Jakarta 2017 terulang dengan pembelahan masyarakat yang tajam.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) memberikan kekhususan.

Secara umum, materi RUU DKJ terdiri dari 12 Bab dan 72 Pasal dengan sistematika dan materi muatan yang terkait.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyebut Jakarta sudah kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI). Maka itu, Baleg DPR akan mulai membahas Rancangan Undang-unda

emerintah dan DPR akhirnya setuju melakukan revisi Undang-Undang Desa pada tingkat satu mengenai masa jabatan kepala desa atau kades

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Achmad Baidowi (Awiek) menyebutkan RUU DKJ harus sudah rampung sebelum pemberlakuan UU IKN.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam, Mahfud MD, menjelaskan kenapa dalam draf RUU DKJ, gubernur dan wakilnya, dipilih oleh Presiden.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui kenaikan dana desa dari 8,3 persen menjadi 20 persen. Setiap desa bakal menerima transfer Rp 2 miliar.

Rapat Panja RUU Perubahan Kedua UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Baleg DPR RI menyetujui kenaikan dana desa sebesar 20 persen dari dana transfer daerah.

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menegaskan komitmen DPR RI untuk secepat mungkin menghadirkan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).