Berita Terbaru Netralitas asn

Kantor Bawaslu Nusa Tenggara Barat (NTB) digeruduk sejumlah massa untuk mendesak Bawaslu segera memanggil Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi. Karena Lalu Gita diduga

Kehadiran Pj Gubernur NTB ke acara parpol kabarnya sebagai undangan bakal cagub yang akan diseleksi di Pilkada 2024. Status Pj Gubernur NTB merupakan ASN.

Potensi pelanggaran netralitas ASN naik lima kali lipat itu dibandingkan dengan Pilkada 2020.

Viral sejumlah Satpol PP di Garut, Jawa Barat, yang dukung calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka pada hari kedua masa kampanye menghadiri upacara HUT ke-52 Korpri.

Perlu adanya diskursus terkait Penjabat Gubernur (Pj gubernur), yang akan maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024. Bawaslu mulai akan mengakji hal itu

Badan Pengawas Pemilu, atau Bawaslu Lombok Tengah, menyatakan Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi, diduga melanggar netralitas ASN. Dugaan tersebut, lantaran dia ikut acara PDIP.

Komjen Pol Andap Budhi sudah resmi jadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Komjen Andap sudah serah terima jabatan dari Gubernur Sultra Ali Mazi yang purna tugas.

Maka sewajarnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) menjunjung tinggi netralitas selama proses Pemilu berlangsung.

Netralitas ASN masih menjadi persoalan. Apalagi di daerah yang memiliki calon petahana. PAN mendesak sanksi berupa efek jera.

Indikasi ASN tak netral di Depok menguat.

KASN catat 694 ASN langgar netralitas di Pilkada Serentak.