Berita Terbaru Omnibus law

Tom Lembong, mengatakan bahwa dia berjanji akan merevisi undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker). Tapi hal itu dilakukan jika pasangan Anies-Cak Imin menang di Pilpres 2024.

Co-captain Timnas Amin, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengatakan, gagasannya tentang UU Ciptaker berbeda ketika disahkan.

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan mengatakan bahwa dirinya akan melakukan pengkajian ulang terhadap Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) Omnibus Law.

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mengatakan bahwa dirinya tidak akan mensahkan sebuah aturan undang-undang, secara diam-diam. Itu, bila menang pilpres.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan buruh terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut mahkamah, beleid dalam UU Ciptaker tidak melanggar UU

Pimpinan AASB menyampaikan agar buruh siaga penuh untuk melakukan aksi besar yang diagendakan pada Oktober 2023.

"Karena UU No 17 tahun 2023 ini memungkinkan munculnya organisasi profesi apoteker yang lain, maka IAI tidak akan menghalangi, tetapi harapannya akan saling mendukung."

Demo buruh menuntut pencabutan UU Cipta Kerja.

Banyak pihak menilai UU kesehatan yang disahkan, bertentangan serta membuka peluang besar masuknya institusi kesehatan asing dan mengancam keberadaan institusi kesehatan

Resolusi Maja disepakati para pimpinan serikat buruh atau serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB).

Meski sudah disetujui oleh 7 dari 9 fraksi di DPR, agar RUU Kesehatan dibawa ke Sidang Paripurna, namun instrumen tersebut masih harus dirapatkan, pimpinan DPR dan Bamus.

RUU Kesehatan dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat, belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.