Berita Terbaru Partai keadilan sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera, siap menggelar karpet merah untuk Prabowo Subianto, Presiden terpilih Pilpres 2024. Itu akan dilakukan jika Prabowo hadir di halal bi halal PKS

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, siap untuk berada pada 2 posisi di pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, yakni oposisi atau koalisi. Mana yang baik?

DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui untuk merekomendasikan Imam Budi Hartono sebagai bakal calon Wali Kota Depok pada Pilkada serentak 2024

Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, melakukan pertemuan pasca KPU menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, jadi Presiden dan Wapres terpilih.

PKS, mendatangi Partai Nasdem di Nasdem Tower, usai Komisi Pemilihan Umum atau KPU, mengumumkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Presiden dan Wapres terpilih.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu turut buka suara soal peluang akan gabung atau tidak ke Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengatakan PKS siap dan akan ikut apabila Hak Angket DPR RI diusulkan terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Sampai sekarang PKS belum dapat teman.

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Sumatera Utara, sedang mempersiapkan kader terbaik mereka di internal untuk diusung pada Pilkada Serentak 2024.

 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, menolak untuk disahkannya RUU tentang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ menjadi undang-undang, dalam rapat paripurna DPR RI hari ini.

Di sisi lain, Sekejen DPP PKS Habib Aboe, bersyukur atas perolehan suara yang diraih PKS di Pemilu 2024. Ia menyebut perolehan suara PKS meningkat dari pemilu sebelumnya.

Sosok Anies Baswedan, kembali mencuat untuk diajukan sebagai calon gubernur, atau cagub, di Pilkada DKI Jakarta 2024. PKS, yang kerap mengusungnya, bagaimana melihat itu?

Hari ini, ratusan massa dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok, akan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok, terkait penggelembungan suara caleg