- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi perundang-undangan, sehingga disebut sebagai negara hukum. Semua yang diputuskan haruslah sesuai dengan kaidah hukum dan perundang-undangan yang berlaku di republik ini. Tentunya dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945.
Tidak jauh dari keseharian, masyarakat Indonesia mendengar, melihat, dan ikut terlibat langsung dalam proses pelaksanaan hukum yang berkeadilan. Sesuai dengan kesejahteraan dan kemajuan bangsa ini. Baru-baru ini, sangat sering hukum dibenturkan dengan berbagai hal. Apapun itu, terlebih dalam urusan politik. Hukum tidak lagi berada pada posisi yang seharusnya. Melainkan dijadikan sebagai politik transaksional.
Berjalan satu hari, Perppu Ormas yang sudah disahkan menjadi Undang-undang melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 24/10/2017, menuai pro dan kontra di kalangan elite politik dan juga masyarakat sipil. Sekitar tujuh partai politik mendukung Perppu Ormas, dan tiga partai politik menolaknya.
Ada polemik yang terjadi di kalangan masyarakat, yang menaruh harapannya kepada partai politik untuk membela hak-hak rakyat. Walaupun terkadang tidak sesuai dengan harapan itu, setidaknya masih ada beberapa orang baik yang mau berjuang mengikuti kehendak rakyat.
Diketahui, Demokrat sebagai salah satu partai yang menolak tentang Perppu Ormas sebelum disahkannya menjadi Undang-undang. Harapan masyarakat ada di partai ini, untuk ikut memperjuangkan aspirasi mereka di parlemen. Partai politik besutan mantan Presiden Republik Indonesia ke enam ini bukanlah lagi partai baru yang dianggap belum lihai dalam memainkan peran politiknya. Terbukti, selama sepuluh tahun bisa berkuasa tanpa dilengserkan dari kekuasaannya.
Namun, tepat di saat pengesahan Perppu Ormas menjadi UU melalui Paripurna DPR RI, Demokrat ternyata berbeda pandangan. Yaitu menjadi mendukung Perppu Ormas disahkan menjadi UU walaupun dengan beberapa catatan. Sikap tidak konsisten partai ini pun mendapat kritikan dari beberapa elemen.
Wajar-wajar saja. Politik memang bisa berubah setiap saat. Ramai-ramai berdatangan kritik. Bahkan, kritik untuk SBY yang seolah tidak lagi berpihak untuk rakyat terutama umat Islam. Karena dengan adanya Perppu Ormas ini dianggap akan membungkam Ormas-ormas Islam yang kritis dan diangggap radikal. Demokrat seolah menjadi partai yang tidak memedulikan kepentingan rakyat lagi.
Ada beberapa poin penting yang harus diingat dalam percaturan politik bangsa ini. Mulai dari Era Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang ini Era Reformasi. Demokrasi menjadi jargon untuk negeri ini. Delapan belas tahun lebih sudah setelah reformasi, pemerintahan berjalan dengan berbagai kekurangan dan kelebihan yang dirasakan masyarakat. Bahkan sampai lima kali berganti presiden.
Sebagai seorang mantan presiden, SBY tentunya harus sudah beristirahat menikmati hari tuanya. Tapi, justru sebaliknya. Apa-apa yang terjadi setelah SBY tidak lagi memimpin negeri ini membuatnya harus turut andil dalam mengawasi pemerintahan, khususnya di era Presiden Jokowi sekarang ini. Dalam beberapa momen politik bangsa ini, nama SBY selalu muncul ke permukaan yang sering disebut sebagai sang maestro strategi.
Munculnya permasalahan kritikan kepada SBY karena partai yang dipimpinnya memilih untuk menyetujui Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-undang membuat beliau dikatakan sebagai pengkhianat, terutama bagi umat islam. Berbeda pandangan, sosok SBY tidak seperti yang dipahami banyak orang. SBY bisa dikatakan sebagai seorang yang mempunyai alasan kenapa harus ikut dalam pengesahan Perppu tersebut.
Tentu masih ingat mengenai Pilkada Jakarta, di mana Agus Harimurti diusung menjadi kandidat calon gubernur. Hal itu juga menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Contohnya, karier anaknya, di militer yang harus dikorbankan padahal tidak akan menang di Pilkada Jakarta. Alhasil, apa yang kita lihat ternyata tidak seperti anggapan di awal.
Malah justru menjadi pujian banyak orang. "Kalau tidak SBY mengorbankan anaknya, mungkin Pilkada DKI Jakarta hanya satu putaran dan dimenangkan oleh pasangan nomor urut dua," masih tidak asing akan perkataan dari kalangan masyarakat terkait hal itu.
Nah, pada posisi ini, polemik yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya umat Islam, menjadi sebuah agenda besar agar Perppu ini seolah tidak dijadikan kekuatan untuk membendung kritikan dari Ormas-ormas Islam. Peran SBY sebagai people and politics di posisi ini sangat diperlukan melalu partai yang dipimpinnya. Karena saya memandang tidak bisa seolah-oleh berada di luar pemerintahan. Jika ingin mengetahui kekuatan seseorang, maka kenalilah dia. Dan inilah yang dilakukan SBY, untuk mengetahui sampai di mana Perppu ini akan dipergunakan.
Tidak sembarangan ketika SBY menyetujui sesuatu tanpa tujuan yang jauh ke depan dan bahkan untuk kebaikan bangsa ini juga. Daripada menghabiskan tenaga dengan perilaku reaksioner, jalan lain dan terbaik masih ada. Walaupun tanpa terlihat oleh orang banyak, karena memang itulah sosok seorang Susilo Bambang Yudhoyono.
Maestro itu memang tidak harus selalu terlihat. Cukup saja duduk diam, biarkan orang yang melihatnya sendiri. Tidak lama lagi, akan ada gerakan dan hasil baru yang dimunculkan SBY. Tinggal menunggu saja. Ada kekuatan yang dibangun dari bawah tentunya tidak terlepas juga untuk kepentingan kelompoknya. Ada hal lain yang sedang dipersiapkannya dan tidak boleh juga terlalu cepat menilai seseorang tidak baik.
Negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi haruslah menjadi modal untuk pembangunan bangsa yang lebih baik. Undang-undang sebagai aturan menjalankan roda pemerintahan juga tidak boleh sewenang-wenang demi meraup kekuasaan. Karena di mana-mana, kekuatan sesungguhnya adalah kekuatan rakyat.
Terbukti, sekalipun pernah pemerintahan diktator berkuasa di negeri ini bisa tumbang juga. Orang-orang baik di negeri ini masih sangat banyak, begitu juga orang-orang jahat bahkan lebih banyak. Begitu juga dengan partai-partai politik yang ada. Keobjektifan masih menjadi hal utama dalam mendukung pemerintahan ini. Untuk membawa negara ini menjadi negara yang makmur dan kemakmuran itu dapat dirasakan oleh masyarakatnya sendiri.
Jika sudah makmur, maka keadilan sejahtera pun akan tercapai di Republik ini. Pancasila dan demokrasi bukanlah sebagai alat untuk menarik simpati rakyat supaya pemerintahan ini terlihat pro rakyat. Dan juga bukan untuk membungkam Hak Asasi Manusia di Republik ini. (Tulisan ini dikirim oleh Imam Rinaldi Nasution)
